Suara.com - Jelang Pilpres 2024, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai sedang dalam posisi yang tak menguntungkan.

Mengutip Wartaekonomi -- jaringan Suara.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Refly Harun.

Menurutnya, Ganjar yang kini masih menjabat sebagai Gubenur tidak boleh melakukan apapun sebelum mendapatkan restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Hal itu dinilai terlihat dari teguran yang diberikan PDIP ke Ganjar usai menyatakan siap jadi calon presiden.

Baca Juga: Capreskan Ganjar, Ngapain Grace Natalie Minta Maaf ke Megawati?

“Megawati menjepit Ganjar Pranowo karena Ganjar adalah kader PDIP. Sebelum ada titah dari Megawati, Ganjar tidak boleh apa-apa atau tidak boleh melakukan apa-apa. Jadi ketika dia menyatakan siap jadi calon presiden, malah yang terjadi adalah teguran,” ucap Refly dalam kanal YouTube-nya, Kamis (22/12/2022).

Selain restu Megawati, hal lain yang membuat Ganjar dalam posisi tak beruntung adalah dari relawan atau rakyat.

Refly menyampaikan bahwa rakyat yang mnedukung Ganjar juga ikut menjepit. Sebab, mereka menginginkan Ganjar lepas dari kungkungan sebagai petugas partai jilid dua seperti halnya Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Refly menyebutkan faktor ketiga yang berasal dari oligarki. Ia menilai Ganjar ditunggangi oleh oligarki dan tak menampilkan sosok yang independen karena bergerak menunggu sinyal.

Menurut ahli hukum tata negara ini, sinyal yang paling ditunggu Ganjar adalah PDIP. Pasalnya, jika PDIP tidak mencari dirinya maka Ganjar akan lari dan menuju kepada oligarki atau relawannya.

Baca Juga: Erick Thohir Disebut Jadi Cawapres Pilihan di 2024, Ini Faktor yang Menguatkan

Refly menyebut bahwa PDIP begitu penting dan berarti bagi Ganjar. Oleh sebab itu, ketika PSI mendeklarasikan Ganjar, ia tak merespons.

Sementara itu, faktor keempat yang dinilai menghambat Ganjar adalah istana. Namun menurutnya, karang istana ini bisa disamakan dengan oligarki.

Refly menyebut, adanya kemungkinan Ganjar dipromosikan oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) jika PDIP tak mendorongnya.

“Maka dengan PDIP dia putus hubungan kecuali kalau PDIP dan KIB satu arus atau koalisi untuk mendukung Ganjar Pranowo,” pungkasnya.