Suara.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai bahwa Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan menghadapi situasi sulit jika ingin maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Hal itu salah satunya dikarenakan status Puan sebagai 'darah biru' anak dari Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. 

"Kalau kita baca data, saya harus menyatakan dengan segala hormat kepada mba Puan, mba Puan memang menghadpi situasi yang tidak mudah," kata Yunarto dalam paparannya secara daring, Kamis (22/12/2022). 

Yunarto menyebut, Puan jika dilihat dari karir politiknya sudah memiliki branding dimana dimulai sebagai anggota DPR biasa, kemudian jadi Ketua Fraksi, lalu jadi Menteri Koordinator dan kekinian Ketua DPR RI. Namun, hal dirasa belum cukup bagi pemilih. 

Baca Juga: Analisa Rocky Gerung Soal Pidato Megawati Rendahkan Harga Diri Presiden Jokowi: Gagal Sebagai Soekarnoisme

Hal itu berbeda jika dibandingkan dengan figur yang miliki status darah biru seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kekinian langsung menjadi ketum partai, Puan dianggap lebih baik. Namun harus diakui hal itu masih belum cukup. 

"Tetapi memang ternyata tren data memperlihatkan angka mba Puan tidak pernah di atas 3 persen, paling tinggi di 2 koma ya atau 3 persen di semua lembaga survei," ungkapnya. 

Yunarto menilai stagnannya elektabilitas dipengaruhi sejumlah faktor. Pertama, karena status darah biru sebagai anak Megawati. Kecenderungan pemilu kali ini bakal banyak diikuti oleh para pemilih muda, darah biru dianggap sudah tak relevan dengan pemilih muda. 

"Ada kecenderungan darah biru ini bukan lagi aset tapi liabilities, ada protes keras, ada kritik keras dari masyarakat, mereka inginnnya yang bottom up, kira-kira seperti itu. Dan apakah itu harus disalahkan? Ya enggak bisa, malah harus ditunjukkan dengan cara yang lebih effort lebih ya buat para darah biru ini," tuturnya. 

Baca Juga: PDIP Anggap Penolakan 8 Fraksi soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Cuma 'Hore-Hore', PAN: Ini Tidak Bercanda

Kemudian faktor lainnya, para pemilih kekinian juga dianggap masih belum bisa menerima pemimpin dari kalangan perempuan. Meski hal itu terbantahkan ketika Megawati menjadi presiden kala itu.