JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan bahwa partainya bersama tujuh partai politik lain tidak main-main menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Dirinya mengeklaim, sikap delapan partai politik ini untuk menjaga agar sistem pemilu tetap proporsional terbuka demi kepentingan rakyat.

"Kami semua yang sepakat di delapan partai itu berlandaskan bahwa, kita ini mengawal konstitusi, membela kepentingan rakyat," kata Dave ditemui di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Baca juga: Tanggapi Aksi 8 Fraksi DPR Tolak Sistem Proporsional Tertutup, PDI-P: Hanya Hore-hore Saja

Hal tersebut disampaikan Dave merespons pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menilai aksi delapan fraksi partai politik parlemen menolak sistem tertutup hanya sekadar meramaikan suasana atau "hore-hore".

Ketua Umum Kosgoro 1957 ini meyakini bahwa sistem proporsional terbuka adalah yang terbaik bagi demokrasi.

Baca juga: Sistem Proporsional Tertutup Dinilai Merugikan, Tiga Kader Golkar Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait ke MK

Dia menambahkan, sistem seperti ini pun sudah dijalankan sejak lama. Sehingga, Dave menegaskan bahwa Golkar tak ingin demokrasi melalui pemilu, mundur ke era sebelum reformasi dengan sistem proporsional tertutup.

"Jangan kita mundur ke Orde Lama atau Orde Baru, tapi kita justru maju ke depan. Mereformasi sistem hukum dan membangun demokrasi," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Bambang Pacul mengomentari santi aksi delapan fraksi partai politik parlemen yang menyepakati menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup pada Rabu (11/1/2023) di Gedung DPR.

Baca juga: Ketua KPU Minta Maaf soal Pernyataan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka-Tertutup

"Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo. Pengambil keputusan adalah 9 hakim MK. Kalau ini hanya untuk hore-hore saja," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Adapun PDI-P menjadi partai politik satu-satunya di parlemen yang mendukung wacana sistem proporsional tertutup.

Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, dengan adanya perbedaan pandangan, maka wacana itu telah menjadi diskursus.

"Ini agar paling sedikit ada diskursus mengenai pemilu proporsional terbuka, dan itu artinya, bahasanya Bung Karno, kita tidak nggelenggem," jelasnya.