JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan yang tengah dijajaki Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kunjung terbentuk.

Mulanya, Nasdem ingin mendeklarasikan koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) itu pada 10 November 2022.

Namun usulan itu tak sejalan dengan keinginan Demokrat dan PKS yang masih harus melewati mekanisme internal untuk menentukan pengusungan figur capres dan calon wakil presiden (cawapres).

Ketidaksepahaman lain juga muncul soal pemilihan kandidat cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan.

Ketiganya berbeda pendapat, Demokrat ingin koalisi menerima Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Sementara PKS mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

Di sisi lain, Nasdem membuka kemungkinan figur cawapres tak berasal dari partai politik (parpol).

Baca juga: Nasdem Bantah Tak Sejalan: Hanya Beda Capres, Jokowi Mau Ganjar, Nasdem Mau Anies

Terbaru, ketidaksepahaman itu nampak dari syarat deklarasi koalisi bersama.

AHY ingin mendeklarasikan koalisi jika sepaket dengan pengusungan pasangan calon (paslon) capres-cawapres.

Sedangkan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, pihaknya hanya mau deklarasi bersama untuk pengusungan Anies sebagai capres.

Alasannya, figur cawapres mesti disembunyikan karena dapat menjadi salah satu faktor pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kalau bicara cawapres, kita punya cukup waktu untuk menjadikan politik kita ini harus punya elemen of surprise, jangan kemudian dibuka semua di depan,” kata Willy ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Nasdem Kekeh Deklarasi Koalisi Perubahan Hanya untuk Anies Capres

AHY mengaku progres pembentukan koalisi berjalan dengan baik. Ia mengaku puas dengan proses pembangunan kesepahaman antara ketiga parpol.

Namun, ia juga menyiratkan kemungkinan bahwa koalisi bisa saja tak terbentuk.

“Saya senang progresnya nyata, on the track. Walaupun kita tahu politik adalah sesuatu yang penuh misteri. Koalisi juga begitu,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Ia juga mengklaim Demokrat tak punya keinginan untuk memaksakan harus mendapatkan posisi cawapres.

AHY mengaku terbuka, menerima masukan dan usulan dari dua bakal mitranya.

Baca juga: AHY Minta Capres-Cawapres yang Akan Diusung Koalisi Perubahan Tidak Berdasarkan Like and Dislike

Hanya saja, ia mengingatkan, agar pemilihan paslon capres-cawapres dilakukan secara rasional.

“Bahwa kita hari ini terus mencari pasangan yang terbaik kans kemenangannya. Tidak boleh berdasarkan like and dislike, enggak boleh asal suka atau tidak suka, preferensi itu sangat subyektif,” kata AHY.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga langkah Nasdem menunjukkan keraguannya untuk memilih AHY atau Aher untuk mendampingi Anies.

Menurutnya, Nasdem masih ingin mencari figur cawapres alternatif di luar kedua nama tersebut.

Salah satunya, menunggu sikap dari mantan Panglima TNI, Andika Perkasa.

“Nasdem juga berkalkukasi soal cawapres potensial seperti Andika, apakah akan menjadi sosok free man tanpa partai, atau malah ditarik Jokowi menjadi menteri andai terjadi reshuffle,” ujar Ari pada Kompas.com, Jumat (13/1/2023).

Alasan lain, menurut Ari, Nasdem ingin menahan diri untuk mengintip lebih dulu figur capres-cawapres yang diusung oleh koalisi lain.

“Koalisi Gerindra dan PKB yang samar, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang abstrak, serta PDI-P yang belum kunjung menyebut siapa capres-cawapresnya membuat Nasdem dilanda galau tingkat dewa,” katanya.

Baca juga: Pengamat: Nasdem Menghendaki Pendamping Anies Bukan AHY atau Aher