13 Januari 2023 08:29 WIB

Pemerintah sepakat menyelenggarakan Pemilu 2024 bersadasarkan Undang-Undang (UU) Pemilu

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa KPU berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka.

Keputusan itu, kata dia, merupakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan lembaga penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

"KPU RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka," kata Ahmad Doli saat RDP.

KKB Tembaki Polres Yahukimo, Sahroni: Mereka Sering Melakukan Playing Victim

Pemerintah yang terdiri dai Komisi II DOR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP, kata dia, sepakat menyelenggarakan Pemilu 2024 bersadasarkan Undang-Undang (UU) Pemilu.

"Sesuai dengan UU Pemilu bahwa KPU adalah lembaga pelaksana undang-undang dalam menjalankan teknis penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad Doli mengatakan bahwa Komisi II DPR berharap KPU segera menetapkan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI secara definitif. Ia ingin mengutamakan penyelesaian permasalahan internal lembaga penyelenggara Pemilu 2024.

"Guna memastikan penyelesaian seluruh masalah internal dalam rangka penguatan kelembagaan dan penataan aparatur serta urusan administratif," ucap dia.