Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengurangi beban Public Service Obligation (PSO) dengan melakukan terobosan untuk meraih pendapatan selain dari penjualan tiket (non-farebox).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setiap tahunnya memberikan PSO kepada Transjakarta. Dia menyebut, dalam APBD DKI Jakarta 2023, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan PSO sebesar Rp 300 miliar menjadi Rp 3,5 triliun.

"Terobosan harus dilakukan, badan bus bisa dijual itu (untuk iklan), orang mau kok investasi di situ," kata Prasetyo dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail juga sepakat agar PT Transjakarta dapat segera mungkin melakukan terobosan. Ismail menilai, selain bisa mengurangi beban PSO, upaya ini juga diharapkan bisa meningkatkan dividen yang diberikan kepada pemprov setiap tahunnya.

"Seiring berjalan, dengan peningkatan pendapatan dari non-farebox nanti, paling tidak operasional yang selama ini masih 100 persen dibebankan kepada PSO bisa dikurangi, dan idealnya bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI," kata Ismail.

Kemudian, Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transjakarta Lies Permana Lestari mengaku pihaknya sedang menggodok tiga program agar pihaknya bisa memperoleh pendapatan dari non-farebox.

Menyambut Jakarta Hajatan atau HUT DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan keputusan tarif khusus armada transportasi. Hari ini (22/06) Transjakarta, MRT, dan LRT gratis!