Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Memasuki awal tahun 2023 pemerintah telah mencabut aturan PPKM. Hal itu bertujuan untuk menggenjot perekonomian nasional di segala sektor, salah satunya di sektor pariwisata. Namun keputusan pemerintah ini menuai pro dan kontra di tengah publik. 

Terutama yang berkaitan dengan turis asal Tiongkok mengingat saat ini di negara tersebut sedang dilanda gelombang Covid kesekian kalinya, dengan kasus aktif lebih dari 92 ribu kasus.

Itu sebabnya Fraksi Gerindra DPR RI menyampaikan sikap terkait masalah ini. Jangan sampai pelonggaran protokol kesehatan demi mencapai target ekonomi justru mengabaikan keselamatan rakyat Indonesia. Sehingga Fraksi Gerindra menilai perlunya aturan khusus terhadap wisawatan asal Tiongkok yang ingin masuk ke Indonesia. 

"Aturan khusus yang dimaksud misalnya kewajiban melakukan Swab PCR bagi turis asal Tiongkok yang ingin masuk ke Indonesia harus diperketat. Hal ini sebagai langkah antisipasi serta kewaspadaan kita terhadap kemungkinan meningkatnya kasus Covid-19 di dalam negeri. Jangan sampai kita menargetkan pertumbuhan ekonomi tapi mengabaikan keselamatan dan kesehatan rakyat," kata Muzani dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta,com, Jumat (13/1). 

"Seperti herd immunity, upaya pemulihan ekonomi nasional, dan stabilitas sosial yang sudah kita bangun dengan kerja keras dan kerja bersama ini jangan sampai sia-sia akibat ketidakwaspadaan kita terhadap kemungkinan ancaman Covid yang berasal dari turis-turis luar negeri, terutama turis asal Tiongkok" imbuhnya.

Sementara itu sejumlah negara di dunia saat ini telah menerapkan pengetatan protokol kesehatan bagi turis asal Tiongkok yang ingin masuk ke negara tertentu. Contohnya seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, serta sejumlah negara di Asia maupun Afrika. Mayoritas negara tersebut mewajibkan turis asal Tiongkok untuk melakukan swab PCR sebelum masuk ke negara-negara tersebut.

"Bahkan pemerintah Maroko saat ini telah menetapkan pelarangan bagi turis asal Tiongkok yang ingin masuk ke negara tersebut. Sehingga penting bagi pemerintah Indonesia untuk mulai mengkaji serta mempertimbangkan pengetatan, pembatasan, dan pemberlakuan aturan khusus bagi turis Tiongkok yang ingin masuk ke Indonesia," jelas Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra itu  

Wakil Ketua MPR itu melanjutkan, pemerintah saat ini menargetkan sebanyak 253 ribu turis asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia pada tahun 2023 ini. Apalagi, perkiraan meningkatnya turis Tiongkok di awal tahun ini sangat mungkin terjadi menjelang hari raya Imlek 22 Januari mendatang.

"Jadi kita tidak hanya memikirkan capaian atau target devisa dari turis-turis yang ingin berlibur ke Indonesia. Penting bagi Menteri Pariwisata dan juga Menteri Kesehatan untuk menerapkan aturan khusus tersebut. Dengan demikian kita bisa memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan warga kita adalah hal yang sangat prioritas," kata Muzani.

Menurut Muzani, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman Covid-19 yang terus bermutasi. Serta meredam kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman Covid-19.

"Pengetatan prokes bagi wisatawan luar negeri sebagai bentuk kewaspadaan dini guna menghindari terjadinya glombang Covid-19 di Indonesia," tutup Muzani. 

Sebelumnya, Menteri Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait pemberlakuan aturan khusus, berupa pengetatan protokol kesehatan bagi turis Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Saat ini pemerintah sendiri menargetkan sebanyak 253 ribu turis asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia pada tahun 2023 ini.