Mega Belum Umumkan Capres, 1 Juni Jadi Momentum PDIP

JawaPos.com – Kejutan tidak terjadi pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-50 PDI Perjuangan (PDIP) Selasa (10/1) lalu. Sebab, sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak mengumumkan nama calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pemilu 2024.

Hal itu memantik sejumlah spekulasi. Bahkan, pengamat politik yang juga Ketua Bidang Politik Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menduga, hal tersebut sengaja dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Puan Maharani agar dapat meningkatkan elektabilitas dan popularitas hingga 1 Juni mendatang.

Selamat mengatakan, dalam pidatonya, Megawati menyampaikan akan mengadakan pertemuan besar lagi pada Juni 2023 mendatang di Gelora Bung Karno (GBK). ”Di situlah kemungkinannya Megawati akan memberikan tiket bakal capres kepada Puan Maharani,” ujarnya.

Apalagi, kata Selamat, pendaftaran bakal capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru bisa dilakukan pada November 2023. Sehingga masih ada waktu sekitar sembilan bulan bagi Puan untuk dapat meningkatkan elektabilitas dan popularitas politiknya.

Selamat menyatakan, Puan adalah putri mahkota yang dipersiapkan Megawati untuk meneruskan trah Soekarno bersama putra mahkota Prananda Prabowo. Menurut dia, tipis kemungkinan Megawati akan memberikan tiket bakal capres kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ”Walaupun Ganjar memiliki elektabilitas dan popularitas cukup tinggi,” ungkapnya.

Wajar dan logis, kata Selamat, jika Megawati menyiapkan putri mahkota dan putra mahkotanya untuk bakal capres maupun meneruskan kepemimpinan di PDIP. Apalagi, Megawati sudah memimpin partainya selama 30 tahun. PDI dan PDIP merupakan reinkarnasi politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang digagas Soekarno pada 1947.

Selamat Ginting menjelaskan, setelah memimpin PDI dan PDIP selama 30 tahun, dalam waktu dekat Megawati harus menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Apalagi, usia Megawati tahun ini sudah 76 tahun. Usia yang hampir sama saat Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. ”Jangan lupa pula, usia harapan hidup orang Indonesia saat ini sekitar 71–72 tahun. Jadi, saatnya Megawati turun dari gelanggang politik,” urainya.

Megawati, kata Selamat, belajar dari kekurangan mantan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang tidak menyiapkan putra dan putri mahkota. Megawati baru bisa tampil sebagai figur politik setelah sekitar 25 tahun ayahnya lengser dari kursi kepresidenan.

”Mungkin bagi Megawati inilah to be or not to be. Jadi atau tidak jadi, sekaranglah waktunya menaikkan Puan dan Prananda,” papar mantan wartawan itu.

Selamat juga melihat, saat perayaan HUT ke-50, kursi Prananda ditempatkan berdampingan dengan Presiden Jokowi. Prananda juga menjadi semacam ketua penilai partai terhadap para kader PDIP untuk bakal capres 2024 mendatang. Dia menegaskan bahwa kunci PDIP ada di tangan Megawati, Puan, dan Prananda. ”Bukan pada Jokowi maupun Ganjar. Megawati juga sudah membuat garis demarkasi, urusan penentuan capres ada pada dirinya secara mutlak,” bebernya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sebelum acara perayaan Bulan Bung Karno pada 1 Juni mendatang, Megawati dan Jokowi akan bertemu. Keduanya akan membahas berbagai persoalan. Mulai ancaman krisis ekonomi sampai persiapan pemilu. ”Persiapan pemilu ke depan agar tidak grusa-grusu,” ungkapnya.

Apakah pertemuan Megawati dengan Jokowi akan membahas nama capres yang bakal diusung pada pilpres mendatang? Yang jelas, kata Hasto, pertemuan itu juga membahas pemilu. (lum/c9/oni)