Politikus PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut aksi delapan fraksi DPR yang menolak sistem pemilu coblos partai sebagai sekadar 'hore-hore'. PPP mengingatkan setiap parpol berhak menentukan sikap.

"Kita delapan partai memiliki sikap, tentu PDIP juga memiliki sikap. Tidak ada yang hora-hore di sini. Semua partai politik berhak menentukan sikapnya sendiri," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek, saat dihubungi, Kamis (12/1/2023).

Awiek mengatakan suara penolakan yang disampaikan oleh 8 parpol bertujuan untuk mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar konsisten dalam mengambil keputusan. Tidak hanya itu, MK juga diminta untuk memperhatikan suara publik.

-

-

"Tentu akhirnya bermuara pada putusan Mahkamah Konstitusi nanti, yang kami lakukan ini kan bagaimana mengingatkan MK untuk konsisten terhadap putusan-putusan yang perlu diambil dan juga memperhatikan suara publik," kata Awiek.

Oleh sebab itu, Awiek meminta PDIP untuk saling menghargai. Terlebih menurutnya keputusan terkait sistem terbuka dan tertutup ada di MK.

"Bukan berarti kami hore-hore, jadi semua punya sikap, kita juga menghargai siap PDIP jadi saling menghargai aja, toh pun nanti putusannya dari Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Sebelumnya, 8 parpol parlemen menggelar konferensi pers. Mereka kembali menyatakan sikap penolakan pemilu coblos partai.

Konferensi pers itu digelar di lobi Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Konpers itu dihadiri oleh sejumlah pimpinan fraksi yang ada di parlemen yakni Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN, Demokrat, PKS. Kegiatan itu dipimpin Doli.

Bambang Pacul lantas merespons aksi 8 fraksi itu. Diketahui PDIP menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menginginkan sistem proporsional tertutup.

Menurut Pacul, perbedaan pandangan soal sistem pemilu ini setidaknya menciptakan diskursus. "Ini agar paling sedikit ada diskursus mengenai pemilu proporsional terbuka, dan itu artinya, bahasanya Bung Karno, kita tidak blenggem. Kita harus selalu berpikir. Think and rethinking. Terus ditajamkan," ujar dia.

Pacul menyerahkan gugatan sistem pemilu terbuka di MK kepada para hakim. Soal aksi delapan fraksi yang terus menggaungkan penolakan, Pacul menganggapnya sekadar 'hore-hore'.

"Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo. Pengambil keputusan adalah 9 hakim MK. Kalau ini saja hanya untuk hore-hore saja," lanjut dia.