Merdeka.com - Beredar kabar adanya dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun. Dugaan tersebut ditulis akun Twitter @kurawa pada Senin (9/1) lalu.

Terkait hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya buka suara. Ia mengaku tidak mengetahui dugaan korupsi bansos tersebut.

"Iya, saya enggak tahu. Itu kan (program bansos tahun 2020, sudah) lama," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/1).

Heru menegaskan, jajarannya sudah merekonsiliasi data penerima bansos di Ibu Kota sebanyak 3-4 kali. Oleh karena itu, katanya, ia tidak tahu terkait data sebelumnya.

"Dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data, rekonsiliasi data (penerima bansos). Kalau yang lalu-lalu, kan saya enggak paham," tambah Heru.

2 dari 2 halaman

Adapun akun Twitter @kurawa mengungkapkan adanya dugaan kasus korupsi bansos Covid-19. Akun @kurawa menulis, Pemprov DKI berencana manyalurkan bansos senilai Rp3,65 triliun dalam bentuk sembako untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

"Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?," tulis @kurawa.

Usai mengetahui lokasi gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan tersebut.

Lalu, ia mengaku melihat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.

Ia mengklaim, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Jakarta. Namun, katanya, beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut hingga kini.

Selanjutnya, @kurawa mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik. Kemudian, @kurawa menyebut adanya kehilangan yang tak diketahui senilai Rp150 miliar.

"Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena Vendor2 ini penunjukan langsung .. yang ngeri siapa dibalik nama-nama vendor ini ..ada datanya semua neh," kata @kurawa.

Kemudian, @kurawa mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut sebagai penyuplai beras bansos dan mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut mendapat jatah pengadaan bansos.

"Berikut nama-nama Suplier Beras Bansos DKI hasil Tracing KAP EY, lengkap mulai dari Relawan Anies, anggota DPRD dari parpol pengusungnya hingga bohir swasta," ujar @kurawa. [tin]

Baca juga:
Kerja Sama Air Bersih Palyja-Aetra & DKI Akan Berakhir, Heru Jamin Tak Ada PHK
Respons Heru Budi soal Prakiraan Pergerakan Tanah di Jakarta
Heru Budi: Raperda Jalan Berbayar Masih Dibahas di DPRD DKI
Tersisa 7 Nama Lolos Tes Kompetensi Bidang Lelang Jabatan Sekda DKI
Diminta DPRD Desak Hasil Audit Formula E, Heru Budi: Saya Bukan Auditor