PIKIRAN RAKYAT – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur harus dituntaskan. Ia menyebutkan bahwa penuntasan kasus tersebut pun harus benar-benar berjalan sehingga publik tidak kecewa.  

Keterangan tersebut disampaikan Moeldoko usai memimpin rapat koordinasi terkait perkembangan terkini proses hukum tragedi Kanjuruhan, di Gedung Bina Graha Jakarta pada Rabu, 11 Desember 2023. Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko pun mengatakan jika penuntasan kasus tragedi Kanjuruhan harus mempertimbangkan berbagai aspek.

"Jangan sampai menimbulkan kekecewaan kembali di masyarakat. Untuk itu, penuntasan kasus ini harus benar-benar jalan," katanya, dikutip pada Kamis, 12 Januari 2023.

Adapun, beberapa aspek yang dimaksudkan oleh Moeldoko itu di antaranya adalah berkaitan dengan pasal yang didakwakan, jumlah tersangka, dan soal restitusi. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada lagi persepsi publik yang menganggap bahwa tragedi Kanjuruhan tidak mendapatkan perhatian.

Baca Juga: Revitalisasi Pasar Banjaran Dimulai Setelah Lebaran, Pemkab Bandung Anggarkan Rp125 Miliar

Moeldoko pun diketahui meyakinkan semua pihak, terlebih keluarga korban tragedi Kanjuruhan dan pendukung Arema, yaitu Aremania bahwa seluruh aparat memiliki keinginan yang sama untuk mempercepat penuntasan kasus tragedi Kanjuruhan. Lebih lanjut, ia mengatakan jika para aparat tidak pernah ragu untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Saya pastikan aparat tidak pernah ragu untuk menuntaskan kasus Kanjuruhan," ujarnya.

Moeldoko pun telah memberikan pesan kepada para aparat untuk mengambil langkah cepat dalam penuntasan tragedi yang merenggut ratusan nyawa tersebut. Meski demikian, Moeldoko menekankan agar langkah cepat tersebut dilakukan dengan tetap memegang asas keadilan.

Baca Juga: Persib Menang Lawan Persija di GBLA, Ciro Alves Sampaikan Permintaan

Menurut Moeldoko, tragedi Kanjuruhan bukan hanya soal hukum, melainkan juga mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ia mengatakan bahwa jangan sampai penuntasan kasus yang lambat justru membuat konflik sosial muncul.

"Kasus ini luar biasa. Jadi harus dilihat secara luas. Jangan sampai lambatnya penuntasan kasus menyebabkan terjadinya konflik sosial," ucapnya.

Moeldoko pun berpesan kepada seluruh pihak agar tidak memanfaatkan tragedi Kanjuruhan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Hal itu disampaikan Moeldoko agar pengusutan kasus tersebut dapat benar-benar berjalan dengan bersih.

Baca Juga: Kapal Misterius Terdampar di Pantai Rancabuaya Garut, Polisi Beberkan Penyelidikan Terkini

"Jangan coba-coba mendompleng situasi ini, agar penyelesaian kasus ini benar-benar bersih dan jernih," tuturnya.

Sebagai informasi, rapat koordinasi terkait perkembangan terkini proses hukum tragedi Kanjuruhan tersebut dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo, dan Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol. Totok Suharyanto. Kemudian, Deputi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo, dan Ketua Kompolnas Irjen Pol (Purn) Benny Jozua Mamoto.

Adapun, rapat tersebut digelar guna menindaklanjuti audiensi tokoh Aremania dan keluarga korban Kanjuruhan saat ke KSP pada Kamis, 5 Januari 2023, lalu. Pada saat itu, Moeldoko berjanji akan mengundang pihak Kepolisian, Kejagung, dan Kemenkopolhukam untuk melihat sejauh mana proses hukum berjalan.***