AKURAT.CO  Israel telah memerintahkan polisi untuk melarang bendera Palestina berkibar di ruang publik.

Menteri Keamanan Nasional Israel mengumumkan kebijakan tersebut, di mana ini menjadi langkah simbolis penuh dari pemerintahan baru negara itu, yang kini kembali dipimpin oleh Benjamin Netanyahu.

Politisi sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, yang mengawasi polisi dalam pemerintahan Netanyahu, menganggap bahwa pengibaran bendera Palestina adalah tindakan untuk mendukung terorisme.

Di bawah hukum Israel, mengibarkan bendera Palestina bukanlah kejahatan. Namun, polisi dan tentara kini memiliki hak untuk membredelnya, jika bendera-bendera tersebut dinilai menimbulkan ancaman terhadap ketertiban umum.

Perintah Ben-Gvir tersebut mengikuti serangkaian langkah hukuman lainnya yang ditujukan untuk Palestina, sejak ia menjabat akhir bulan lalu.

"Hari ini saya mengarahkan polisi Israel untuk menegakkan larangan mengibarkan bendera PLO yang menunjukkan identifikasi dengan organisasi teroris. Mereka dilarang dari ruang publik. Saya juga mengarahkan petugas untuk menghentikan hasutan apa pun terhadap Negara Israel," kata Ben-Gvir mengumumkan di Twitter, merujuk PLO untuk Organisasi Pembebasan Palestina.

Pemerintah baru Israel kini sedang bergerak cepat untuk melawan Palestina. Hal ini, menurut The Guardian, sebagai imbas atau pembalasan atas dorongan Palestina agar badan peradilan tertinggi PBB memberikan pendapatnya tentang pendudukan militer Israel selama 55 tahun di Tepi Barat.

Israel telah menahan hampir USD 40 juta (Rp617,6 miliar) pendapatan pajak Palestina dan mengatakan akan mentransfer uang tersebut kepada para korban serangan militan Palestina. Pemerintah Netanyahu garis keras juga telah mencabut hak istimewa VIP para pejabat Palestina. Bahkan, mereka membubarkan pertemuan orang tua Palestina yang membahas pendidikan anak-anak mereka, mengeklaim perkumpulan tersebut didanai secara tidak sah oleh Otoritas Palestina (PA).

Ben-Gvir, seorang yang dikenal karena retorika anti-Arabnya, telah menuai kecaman internasional yang meluas ketika dia mengunjungi tempat suci paling sensitif di Yerusalem minggu lalu.

Langkah berulang semacam itu jelas berpotensi meningkatkan ketegangan antara kedua belah pihak. Mengingat, Israel-Palestina belum lama menyaksikan tahun paling mematikan dari konflik mereka selama hampir dua dekade, menurut sebuah laporan oleh kelompok hak asasi Israel, B'Tselem.

Perintah terbaru Ben-Gvir, bagaimanapun, bukanlah pertempuran pertama terkait dengan pengibaran bendera Palestina.

Bendera Palestina yang berwarna merah, hijau, dan putih telah membawa simbolisme besar dalam konflik Israel-Palestina. Pada Mei lalu, polisi antihuru-hara Israel memukuli pengusung jenazah di pemakaman jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, yang ditembak saat meliput serangan militer di kamp pengungsi Jenin. Polisi merobek bendera Palestina dari tangan para pelayat, melempar granat kejut untuk membubarkan massa.

Israel pernah menganggap bendera Palestina sebagai bendera kelompok militan yang mirip dengan Hamas Palestina atau Syiah Hizbullah Lebanon. Namun, setelah Israel dan Palestina menandatangani serangkaian perjanjian perdamaian sementara yang dikenal sebagai perjanjian Oslo, bendera tersebut diakui sebagai bendera Otoritas Palestina, yang dibuat untuk mengelola Gaza dan sebagian Tepi Barat yang diduduki. 

Israel menentang bisnis resmi apa pun yang dilakukan oleh PA di Yerusalem Timur, dan polisi di masa lalu, telah membubarkan acara-acara yang mereka duga terkait dengan PA.

Pada Minggu, Netanyahu mengatakan kepada kabinetnya bahwa tindakan terhadap Palestina ditujukan kepada apa yang dia sebut sebagai langkah 'anti-Israel ekstrem' di PBB.

Warga Palestina di Israel menyumbang 20 persen dari populasi dan mereka memiliki hubungan yang bergejolak dengan Negara Yahudi itu, sejak pembentukannya pada tahun 1948. Ratusan ribu orang Palestina terpaksa melarikan diri atau kabur dalam peristiwa pembentukan Israel. 

Sementara itu, mereka yang tetap menjadi warga negara, telah lama dipandang dengan kecurigaan oleh sebagian warga Israel karena hubungan mereka dengan warga Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, wilayah yang direbut selama perang enam hari tahun 1967.

Palestina telah berusaha mendapatkan ketiga wilayah itu untuk negara merdeka mereka di masa depan. Namun, saat ini, pemerintahan baru Netanyahu didominasi oleh kelompok garis keras yang menentang kenegaraan Palestina.[]