Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memutuskan rapar dengar pendapat umum (RDPU) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dilakukan tertutup.

Padahal RDPU dengan agenda mendengarkan penyampaian aspirasi mengenai indikasi kecurangan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu itu sebelumnya dilakukan terbuka.

Adapun rapat diputuskan tertutup setelah salah satu perwakilan koalisi, yakni Hadar Nafis Gumay membuka dan memaparkan salah satu slide berisi percakapan yang diduga terkait dengan kecurangan oleh KPU RI.

Dugaan kecurangan dan pelanggaran oleh KPU itu berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu.

Dalam paparannya, Hadar membacakan ulang isi percakapan yang ditampilkan di dalam slide di layar ruang rapat. Tampilan serupa juga ditayangkan secara daring melalui kalan YouTube Komisi II DPR RI Channel.

Ada yang menjadi pemantik Doli memutuskan rapat tertutup. Ialah ketika Hadar menyebutkan sejumlah institusi yang diduga memberikan instruksi terhadap kecurangan KPU. Sebagaimana isi percakapan, Hadar menyebutkan pihak tersebut di antaranya, Istana, Mendagri, Menkopolhukam.

"Kemudian tiga, langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menkopolhukam, dan lain-lain," kata Hadar membacakan isi percakapan dari hasil tangkapan layar, Rabu (11/1/2023).

Hadar sendiri hanya membacakan. Ia mengaku tidak mengetahui lebih lanjut. Mantan komisioner KPU itu kemudian berharap kepada Komisi II untuk memeriksa lebih lanjut.

"Gitu ya bunyinya begitu ya, persisnya saya tidak tahu. Nanti mudah-mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengeceknya. Kami harapkan demikian," kata Hadar.

Sesampainya Hadar selesai membacakan poin empat di percakapan, Doli kemudian menginterupsi paparan Hadar.

"Sebentar pak, sebentar. Saya kira saya mohon maaf nih teman-teman ini karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi. Saya kira rapat ini kita alihkan ke tadinya terbuka tertutup saja ya," kata Doli.

Mendengar itu, Hadar bertanya soal keputusan Doli yang meminta rapat dilakukan tertutup.

"Tertutup Pak doli? Tertutup?" tanya Hadar.

"Iya," kata Doli.

Hadar menilai apa yang menjadi paparannya merupkan informasi publik. Karena itu ia bertanya apakah tidak sebaiknya rapat tetap dilangsungkan terbuka. Tetapi Doli tetap kepada keputusannya.

"Soalnya ini nyebut-nyebut nama institusi. Ya nanti khawatir ini kan harus dikonfirmasi berita ini kan harus kita konfirmasi. Jadi nanti menyebar luas ke mana mana. Jadi saya minta persetujuan teman teman kita alihkan tertutup ya," kata Doli.

Adapun dalam paparannya Hadar menunjukkan sejumlah percapakan hasil tangkapan layar yang diduga terkait kecurangan KPU RI. Mulai dari isi percapakan yang diduga merupakan perintah ketua KPU RI kepada KPU provinsi untuk meloloskan verifikasi parpol hingga percakapan mengenai komunikasi antar anggota KPU provinsi terkait perintah KPU RI untuk ubah data.

Adapun paparan lengkap Hadar yang membacakan isi percakapan soal komunikasi antar anggota KPU provinsi terkait perintah KPU RI untuk ubah data, sebagai berikut:

"Barusan Pak Idham telepon saya. Setelah bicara dengan Pak Idham dioper kepada Pak August Mellaz, yang isinya:

Satu, Saat ini mereka sedang duduk bersama pak Idham, Pak August, Pak Drajad, dan pak sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hasyim yang sedang ada di Padang.

Dua, sesaat lagi sekjen akan memerintahkan sekretaris provinsi (isi percakapan disensor) itu saya tutup, agar komunikasi dengan admin sipol di beberapa kabupaten/kota untuk MS kan Partai Gelora

Kemudian tiga, langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menkopolhukam, dan lain-lain.

Gitu ya bunyinya begitu ya persisnya saya tidak tahu. Nanti mudah mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengeceknya kami harapkan demikian.

Kemudian yang empat, Pak August juga mengatakan sudah hubungi pak (isi percakapan disensor) nah itu ditutup, itu ada di provinsi yang sama sebagai ketuanya karena ini pekerjaan teknis maka saya hubungi oleh Pak Idham dan Pak August minta kita amankan," kata Hadar.

Foto: Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memutuskan rapar dengar pendapat umum (RDPU) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dilakukan tertutup. (Dok: DPR)