Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih memaparkan percakapan WhatsApp soal dugaan intervensi Istana terkait verifikasi faktual Partai Gelora. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Istana tidak pernah ikut campur.

"Saya kira sudah dijawab oleh presiden, Istana nggak ada (intervensi) itu," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).

Ma'ruf menyinggung soal jika terjadi masalah soal pemilu, lalu dialamatkan kepada Istana. Ma'ruf menekankan Istana tidak pernah ikut campur soal urusan Pemilu di KPU.

-

-

"Hanya kalau terjadi apa-apa kemudian alamatnya ke Istana, padahal Istana tidak pernah ikut campur ya, itu," jelasnya.

Ma'ruf mengatakan tahapan Pemilu adalah ranah KPU. Dia menyebut jika ada dugaan kecurangan ,ada lembaga pengawasan yang menangani.

"Presiden sudah menegaskan tuh nggak ada intervensi Istana, itu kewenangan KPU, itu penuh kalau soal Pemilu itu kan, sudah ada lembaganya dan kalau ada yang merasa kan ada badan pengawasnya itu disampaikan," tutur dia.

Bantahan juga disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dia mengatakan Istana tidak melakukan intervensi kepada KPU.

"Yang nuding Istana siapa? Kalau di situ katanya Menko Polhukam, tanya ke Menko Polhukam. Yang jelas dari Istana nggak ada itu," kata Moeldoko di Istana Wakil Presiden.

Moeldoko menyebut Istana tidak memiliki kepentingan terkait verifikasi faktual partai peserta Pemilu 2024.

"Nggak ada, apa kepentingannya? Nggak ada, sama sekali tidak ada," tutur dia.

Moeldoko juga menanggapi bukti chat WhatsApp dugaan intervensi dari Istana yang ditunjukkan oleh koalisi sipil itu. Dia menyebut bukti chat itu perlu dikonfirmasi.

"Ini kan perlu dikonfirmasi lagi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay sempat menampilkan layar diduga percakapan anggota KPU Provinsi. Ia menilai ada keresahan dari dugaan intervensi KPU Pusat.

"Kemudian ada satu gambar lagi, sekadar contoh juga, ini adalah komunikasi antar anggota KPU Provinsi yang resah lah, tapi bagian ini yang saya anggap penting," kata Hadar di DPR, Rabu (11/1).

Ia kemudian membacakan percakapan salah satu anggota KPU Provinsi tentang intervensi itu. Dalam percakapan yang ditampilkan itu ada dugaan Istana hingga Menko Polhukam untuk meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora.

Setelah pernyataan Hadar, Doli Kurnia menyebut hal ini harus dikonfirmasi karena menyeret nama banyak pihak. Rapat kemudian diputuskan berjalan tertutup.