TAGAR.id, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate meminta industri memastikan harga perangkat set top box (STB) terjangkau supaya masyarakat bisa menonton siaran televisi terestrial digital.

"Salah satu input yang kita monitor dan menjadi perhatian pemerintah adalah distribusi dan ketersediaan STB serta harga yang terjangkau," kata Johnny saat rapat dengan perwakilan kementerian, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, penyelenggara multipleksing dan industri, dalam siaran pers diterima di Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.

Ia juga mendorong industri dan asosiasi untuk memperhatikan distribusi dan ketersediaan perangkat STB dan untuk mendukung akses masyarakat ke siaran televisi digital.

Ada juga kelompok masyarakat yang harus mendapat STB gratis tetapi tidak atau belum didistribusikan dan diinstalasi.

"Kita minta ini dikoordinasikan bersama-sama dengan asosiasi untuk diperhatikan dan perlu ditindaklanjuti agar bagaimana dengan perusahaan-perusahaan memproduksinya sehingga tersedia pasokan yang cukup," kata Menkominfo.

Pasokan perangkat STB akan berdampak pada harga yang sampai ke masyarakat. Oleh karena itu, kementerian menilai perlu langkah strategis supaya harga STB terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini masyarakat bisa mendapatkan STB dalam dua cara. Pertama, membeli secara mandiri bagi masyarakat yang tidak termasuk penerima subsidi STB.

Kedua, mendapatkan secara gratis bagi masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan.

"Ada kelompok masyarakat yang membeli sendiri dan memasang sendiri sangat peduli dengan ini. Ada juga kelompok masyarakat yang harus mendapat STB gratis tetapi tidak atau belum didistribusikan dan diinstalasi," kata Johnny.

Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Staf Khusus Menkominfo Rosarita Niken Widiastuti dan Dedy Permadi dalam rapat itu.

Selain Kementerian Kominfo, mereka yang mengikuti rapat ialah Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif, Staf Ahli Menteri Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, LPP TVRI, Gabungan Pengusaha Elektronika, dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia.

ASO di Indonesia sudah berlangsung sejak 2022, sampai saat ini sudah mencakup 265 dari total 514 wilayah. Pemerintah berkomitmen terus melanjutkan migrasi dari siaran televisi analog ke digital di 249 wilayah lain. []