AKURAT.CO  Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti mempertanyakan urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) pada Desember 2022.

Perppu ini terbit saat DPR sedang reses. 

“Karena mungkin mereka juga tahu bahwa pemerintah memang terus terang tidak melibatkan DPR dalam hal ini. Jadi memang kami pun di dapil reses belum selesai tapi kami pun harus meng-cover yang menurut kami gamang,” kata Krisdayanti kepada awak media di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Legislator PDI Perjuangan yang akrab disapa KD itu berharap agar pembahasan Perppu Ciptaker melibatkan banyak pihak dan ahli agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas.

Apalagi sampai menjadi bulan-bulanan masyarakat apabila Perppu ini melangkah begitu saja dengan peraturan kontroversial di dalamnya.

“Artinya di beberapa senior kami seperti Ibu Irma Suryani bilang ibaratnya jadi sasaran empuk dari warga,” ungkap dia.

“Kami harapkan komunikasi melibatkan banyak pihak dari para ahli sehingga tadi pihak internal Bu Menteri (Menaker Ida Fauziyah) mohon sepertinya masih mau ada adjust lagi supaya perppu ini lebih netral lagi,” imbuh pelantun tembang ‘Mencintaimu’ itu. []