Yogyakarta: Acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII yang dihelat Juni 2022 masih akan berbuntut panjang. Selain sewa hotel untuk peserta yang totalnya sekitar Rp11 miliar, belasan vendor penyokong acara tersebut juga belum dibayar haknya.
 
Salah satu vendor yang belum dibayarkan yakni CV Jogja Prima Solusi (JPS) Production. Vendor ini terlibat dalam bidang produksi acara Pesparawi tahun lalu.
 
"Nilai yang belum dibayarkan dari PT Digsi (even organizer Pesparawi) total sekitar Rp2,8 miliar," kata Direkur Utama CV JPS Production, Antonius Giri Kurniawan, saat dihubungi, Senin, 9 Januari 2023.
  Baca: Kasus Utang Acara Pesparawi di Yogyakarta Dilaporkan ke Polisi
Nilai itu merupakan jasa atas layanan yang diberikan untuk memproduksi acara Pesparawi, di antaranya sound, lighting, panggung, hingga dekorasi. Mereka juga membantu dalam dukungan tenaga tambahan atau ofisial lokal di Yogyakarta.

-?

- - - -
Ia mengatakan CV JPS juga membawahi sebanyak 17 vendor untuk acara Pesparawi. Sebanyak 17 vendor yang dikoordinasi CV JPS ini untuk membantu berbagai keperluan dalam acara Pesparawi.
 
"Akhirnya jadinya efek domino. Ketika PT Digsi belum bayar ke kami, kami juga belum bisa bayar ke 17 vendor itu. Totalnya sekitar Rp2 miliar. Kami belum bisa membayar mereka sampai sekarang," jelasnya.
 
Pihaknya telah memberikan uang muka atau DP ke 17 vendor tersebut sekitar 30-40 persen. Nilai Rp2,8 miliar tersebut merupakan hak dari 17 vendor dan CV JPS.
 
"Rp2 milarnya untuk membayar vendor-vendor. Sisanya profit even kami.
Pusing dikejar-kejar banyak vendor," kata Direktur Keuangan CV JPS Production Yodhananta Wikrama.
 
Ia mengatakan mulai mencicil pembayaran ke beberapa vendor dari pendapatan even lain. Meskipun, upaya itu belum bisa melunasi tanggungannya.
 
"Akhirnya kami nyicil ke vendor dari even lain. Cashflow sudah amburadul. Gali lubang tutup lubang," ungkapnya.
 
Berbagai langkah sudah pihaknya upayakan. Mulai melayangkan somasi, datang ke Jakarta, bahkan sudah pernah mendapat tiga lembar cek yang disebut nilainya sekitar Rp2,8 miliar. Namun saat hendak dicairkan ke bank disebut saldo tidak mencukupi.
 
Yodha juga menyatakan sudah pernah mengikuti audiensi dengan Pemerintah DIY pada medio Agustus/September 2022 lalu. Pertemuan itu juga nihil hasilnya.
 
"Itu juga ada vendor-vendor kecil, seperti persewaan HT, dokumentasi, iklan reklame itu juga banyak yang belum dibayar," ujarnya.
 
Yodha berharap pemerintah yang memiliki agenda maupun PT Digsi bisa bertanggung jawab dengan membayar tanggungan itu. Ia juga mengetahui soal kabar belasan hotel yang belum dibayar dengan nilai mencapai Rp11 miliar. Ia meminta pihak-pihak yang memiliki acara tidak saling lempar tanggung jawab.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
 

(DEN)