FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengomentari soal Menkopolhukam Mahfud MD yang menolak tantangan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat untuk berdebat soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 

Said Didu menyebut balasan Mahfud itu mencerminkan bahwa bagi pemerintah, dialog tak penting lagi.

“Prof @mohmahfudmd yth, mention Bapak ini mengkonfirmasi bahwa, bagi pemerintah, dialog tidak penting lagi untuk mencari solusi,” ucapnya dalam unggahannya di Twitter, Minggu, (8/1/2023). 

Menurutnya dengan pernyataan Mahfud yang mengarahkan perdebatan ke Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menjadi jelas bahwa pemerintah menyiapkan tukang debat kusir untuk menghadapi siapapun.

“Bahwa pemerintah memang menyiapkan tukang debat kusir untuk hadapi siapapun, tidak lagi melihat kompetensi yang ditugaskan untuk berdebat. Ini khas gaya Old Trafford,” tandasnya.

Sebelumnya, Jumhur Hidayat menantang Mahfud MD untuk berdebat soal Perppu Cipta Kerja.

Menjawab tantangan itu, Mahfud menyampaikan permohonan maaf karena tak berani.

“Waduh, Jumhur dia nantang debat saya? Saya tak berani, mohon maaf, saya menyerah,” ucapnya dalam unggahannya, di Twitter.

Mahfud justru mengarahkan Jumhur untuk menantang Ngabalin. 

“Saya kenal dia amat sangat pandai sekali. Kalah saya. Saya usulkan dia agar menantang debat Ali Mochtar Ngabalin. Biar seimbang. Tapi saya tak tahu Ngabalinnya mau atau tidak,” tandasnya.

Selain Mahfud, Jumhur juga menantang pakar hukum tata Yusril Mahendra. 

“Debatnya bisa di depan forum terbuka atau di podcast atau apa saja. Pokoknya 10 menit saja cukup, mereka akan saya buat 'KO',” kata Jumhur. (selfi/fajar)