Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku, partainya tidak khawatir jika ada menterinya terkena perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu ke depan.

Hal itu menyusul Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan sinyal tak menutup kemungkinan akan melakukan reshuffle.

"PPP tidak khawatir kalau soal menteri dari PPP akan terkena reshuffle," kata Arsul kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Arsul meyakini dalam melakukan perombakan kabinet, Jokowi akan bijak dalam mempertimbangkan representasi partai koalisi pendukung pemerintah.

Baca Juga: Percaya Jokowi Tak Bakal Sembrono, NasDem Yakini Kebijakan Reshuffle Sudah Dipertimbangkan

"Karena yakin bahwa presiden akan bijak dalam mempertimbangkan representasi partai koalisi termsuk terhadap PPP yang selama ini turut mengawal dan menjaga loyalitas serta keutuhan koalisi pemerintahan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, memang soal reshuffle menjadi kewenangan dari Presiden Jokowi. Ia menyerahkan, terkait reshuffle sepenuhnya kepada Jokowi.

"Tentu kalau soal orang PPP yang duduk di dalamnya sepenuhnya merupakan bagian dari prerogatif Presiden untuk mempertahankan atau memilih yang baru," katanya.

Hingga saat ini, PPP mendapatkan satu kursi dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf yakni Menteri Suharso Monoarfa.

Reshuffle

Baca Juga: Kaesang dan Erina Gudono Honeymoon di Swiss, Netizen: Pantes Twitnya Sepi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.

"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).

Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.

"Ya, nanti," ungkapnya.

Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.