kKondisi kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada tahun 2022 menunjukkan gambaran tujuh kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan provinsi

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi pembicara kehormatan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi sekaligus memperingati Hari Jadi Ke-66 Prov Jambi, Jum’at (6/1/2023).

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jambi Al Haris, Jaksa Agung Burhanudin, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Wakil Ketua DPRD Jambi Faisal Riza, Irjen Kemenaker Esty Heryanti, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Drs. Armed Wijaya, Direktur LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Hendrat Prihadi dan Forkopimda Jambi.

Dalam sambutannya, Muhadjir Effendy memaparkan capaian kinerja Pemprov Jambi tentang bidang-bidang yang berada di bawah naungan koordinasi Kemenko PMK.

Tolak Penggusuran SDN Pocin 1 Depok Demi Masjid, Muhadjir: Ibadah Bisa Dimana-mana

Pertama, ia menyampaikan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2017-2022, terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat Angka IPM tahun 2017 69,99 kemudian meningkat menjadi 72,14 tahun 2022.

"Namun, ini masih di bawah angka rata-rata nasional. Karena angka rata-rata nasional adalah 72.91. Maka masih perlu kerja keras untuk mengejar ketertinggalan di bidang pembangunan SDM ini," ujar Menko PMK.

Secara urutan nasional, kata Menko PMK, Provinsi Jambi menempati urutan ke-19 dari seluruh provinsi. Sementara itu capaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Jambi menunjukkan tren yang sama dengan IPM Provinsi, selalu meningkat dari tahun ke tahun dan cukup merata di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota. IPM tertinggi berada di Kota Jambi dan terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain itu, Menko PMK juga menyampaikan, kondisi kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan tren yang membaik dengan turunnya tingkat kemiskinan di periode Maret 2022. Sebelumnya tingkat kemiskinan mengalami peningkatan karena pandemi Covid-19.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 7,62 persen, capaian ini lebih baik dibandingkan capaian Nasional sebesar 9,54 persen. Jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2022 sebesar 279,37 ribu orang, menurun 14,49 ribu orang terhadap Maret 2021.

Menurutnya, kondisi kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada tahun 2022 menunjukkan gambaran tujuh kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan provinsi. Namun terdapat beberapa kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di atas nasional (9,54 persen) yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yakni di Tanjung Jabung Timur, Tanjung jabung Barat dan Batanghari.

Terakhir, Menko PMK turut menyebutkan beberapa capaian program penurunan stunting Provinsi Jambi. Menurut data SSGI 2021, prevalensi stunting di Provinsi Jambi saat ini sebesar 22,4% (67.893 balita) dibawah prevalensi nasional: 24,4% kategori tinggi menurut WHO.

“Data terkini yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan capaian prevalensi stunting Prov. Jambi tahun 2022, menurut dari 22,4% menjadi 18%,” tuturnya.

Adapun jumlah absolut stunting sebanyak 7,409 balita dari 78,8% balita yang hadir di Posyandu pada Agustus 2022. Prevalensi stunting tertinggi ada di kabupaten Muaro Jamb 27,2% dan terendah di kota Jambi 17,4%.

”Saya berharap pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih fokus kepada percepatan penghapusan kemiskinan ekstem dan stunting. Pada tahun 2023-2024 seluruh kab/kota di Provinsi Jambi masuk dalam Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” kata Muhadjir.

Diketahui, target nasional 2024 angka kemiskinan ekstrem berada di 0 persen dan stunting 14 persen.