Menko PMK menyebut penurunan angka kemiskinan, prevalensi penurunan stunting, dan revitalisasi vokasi diperlukan oleh Indonesia untuk menjadi negara maju

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah telah menyampaikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2022 sebesar 5,7 persen. Sedangkan untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada diantara 5,3 persen pada 2023 mendatang.

Dengan angka pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia dapat dikatakan sangat tangguh. Angka tersebut menjadi modal kuat ekonomi Indonesia menghadapi ancaman resesi dunia.

"Kita patut bersyukur karena pertumbuhan ini sudah relatif baik dibanding negara-negara lain. Kita sebetulnya termasuk negara yang berada di dalam posisi yang masih baik berada di antara negara-negara besar. Sehingga kita masih bisa optimis menatap pertumbuhan ekonomi tahun 2023 saat ini," Sebut Menko PMK Muhadjir Effendy saat memberikan Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Brawijaya (UB) Ke-60 Tahun di Malang, Jawa Timur, Kamis (5/1/2023).

Cuti Bersama Natal 2022 Tanggal Berapa? Ups Ada Ralat dari Pemerintah Karena Hal Ini

Pada acara tersebut, turut hadir Rektor Prof. Widodo SSi MSi PhD, Ketua Senat Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ir. Arifin, para anggota Majelis Wali Amanat, para dekan 18 fakultas, serta Civitas Akademika UB.

Muhadjir, yang juga ketua Majelis Wali Amanah UB, menyebut usaha pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan menangani tiga persoalan besar yang terjadi saat ini di Indonesia.

"Jadi ada tiga yang menjadi isu besar di dalam pembangunan SDM tahun 2023, pertama yaitu penurunan angka kemiskinan, prevalensi penurunan stunting, dan revitalisasi vokasi. Saya berharap peran serta dunia pendidikan bisa ikut ambil bagian didalam menyukseskan program prioritas SDM ini," jelas Muhadjir.

Upaya pemerintah dalam menangani penghapusan kemiskinan ekstrem dengan meluncurkan program pengurangan beban pengeluaran masyarakat, program peningkatan pendapatan masyarakat, dan program penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang dilakukan secara bersama-sama.

Selanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul, kompeten, produktif, dan berdaya saing.

Ia berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing sebanyak-banyaknya, sebagai modal untuk keluar dari negara berpenghasilan menengah.

"Saat ini jangan lagi berjalan sendiri-sendiri, harus bersinergi sehingga sumberdaya bisa digunakan secara efektif dan efisien," tuturnya.