Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tepat dilibatkan dalam perdebatan sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam pemilihan umum (pemilu). Hal itu terlihat dengan adanya gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
 
"Uji materi ke Mahkamah Konstitusi ini tidak tepat, karena mengajak konstitusi masuk dalam ranah keputusan politik yang seharusnya diputuskan oleh pembentuk undang-undang melalui suatu proses yang tadi terbuka transparan akuntabel partisipatoris dan demokratis," ujar anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, di Jakarta, Kamis, 4 Januari 2022.
 
Titi menegaskan perdebatan sistem proporsional pemilu itu seharusnya cukup dalam ranah legislatif dalam hal ini DPR. Ia menilai MK lebih berkapasitas dalam menyelesaikan persoalan konstitusional, seperti ambang batas pencalonan presiden.

-?

- - - -
"Kalau tiba-tiba kita datang ke Mahkamah Konstitusi hanya berorientasi soal metode pemberian suara dan penentuan calon terpilih maka dia meninggalkan komponen-komponen yang lain, 2024 bisa kacau balau," bebernya. 
 
Hal senada diungkapkan juru bicara DPP PSI Aryo Bimo yang menyebut persoalan sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilihan legislatif (pileg) tidak dapat diselasikan diranah konstitusi. Sebab, dalam uu pemilu tidak mengatur secara detail tata cara pileg.
 
"Tetapi hanya dibilang melalui pemilu pemilihan umum dan itu diatur lebih lanjut oleh undang-undang," kata Aryo.

(ADN)