AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bersikap tegas terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang telah ditetapkan tersangka kasus suap terkait proyek pembangunan infrastruktur.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, menilai jika KPK tidak tegas maka apa yang dilakukan Lukas Enembe bisa menjadi contoh bagi koruptor lain, agar tidak ditangkap dan ditahan lembaga antikorupsi.

Dia mengatakan jika KPK khawatir terjadi konflik atau sesuatu saat melakukan penangkapan Lukas Enembe maka bisa meminta dukungan pemerintah.

baca juga:

"Jika soal keamanan, libatkan Brimob untuk melakukan penangkapan," ujar Agus dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (6/1/2022).

Dirinya melihat apa yang dilakukan KPK saat datang menemui Lukas Enembe dengan didampingi penegak hukum, tidak terjadi situasi yang luar biasa. Jadi, harus ada upaya yang lebih tegas dari KPK.

"Jangan sampai ini jadi persenden tersangka lain untuk melakukan modus yang sama. Alasan sakit dan membangun isu kerusuhan," katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus suap terkait pengurusan sejumlah proyek di Provinsi Papua, KPK telah menetapkan Lukas Enembe dan Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Bangun Papua sebagai tersangka.

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Rijatono Lakka sebagai tersangka pemberi suap. Namun Lukas Enembe hingga kini belum ditahan penyidik KPK dengan alasan masih sakit.

Kemarin, Kamis (5/1/2022), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat ditanya wartawan soal Lukas Enembe mengatakan belum melakukan penjemputan paksa lantaran melihat kondisi di sekitar Papua. Menurut dia, KPK tidak ingin penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah nantinya menyebabkan efek samping lain yang terjadi di sana. Padahal, Lukas Enembe terlihat sehat saat meresmikan sembilan gedung pemerintahan di Papua.

"Bukan kami tak tegas, bisa saja kami jemput paksa. Terkait dengan efek sampingannya nanti, kalau masyarakat nanti yang dirugikan terjadi konflik, tentu itu yang tak kami kehendaki. Untuk itu, kami menunggu informasi dari aparat setempat apakah memungkinkan untuk dilakukan penahanan, dan seterusnya termasuk penjemputan," jelas Alex.