Reporter: Khanif Lutfi|

Editor: Khanif Lutfi|

Kamis 05-01-2023,20:15 WIB

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta para menterinya-dok-kominfo.go.id

JAKARTA, FIN.CO.ID - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju di awal 2023 yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo masih menjadi perbincangan hangat.  

Isu reshuffle kabinet banyak yang menyebut jika Jokowi akan mengganti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.   

Bahkan, sejumlah politikus menyarankan jika Johnny Plate mundur sebelum adanya reshuffle kabinet. 

BACA JUGA:Jokowi Blak-blakan Soal Reshuffle Kabinet Indonesia Maju di 2023

BACA JUGA:Tanggapi Isu Reshuffle, Johnny Plate: Ada 'presiden-presiden' Mendadak di Republik Ini

Teranyar, Menkominfo Johnny G Plate menepis kabar terkait dirinya akan mundur dari kursi menteri sebelum reshuffle kabinet. 

Diketahui, beredar isu jika Johnny Plate mundur dari jabatannya pada Kabinet Indonesia Maju sebagaimana yang telah beredar luas di publik.

"Mengingat informasi terkait dengan tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat, khususnya dalam media sosial, maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Bapak Presiden sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny, Kamis 5 Januari 2022.

Meski demikian, lanjut dia, keputusan perombakan atau reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh dari Presiden RI Joko Widodo.

BACA JUGA:Wacana Reshuffle, Jokowi akan Depak Menteri NasDem? PKS: Presiden Harus Bijak di Akhir Masa Jabatan

BACA JUGA:Ini Dua Hal yang Bikin PDIP Minta 2 Menteri Nasdem Mundur saat Mencuat Isu Reshuffle

--

"Perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan mengubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai konstitusi Indonesia," ujarnya.

Ia berharap partai-partai politik di Indonesia mampu menjaga hak prerogatif tunggal presiden dalam reshuffle kabinet. 

"Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi dan menjaga hak konstitusional Prerogative Rights President tersebut," katanya menegaskan.

Sumber: