AKURAT.CO Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti lemahnya pelaksanaan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan di DPR RI. Salah satunya dalam pembuatan undang-undang.

"Kemauan pemerintah selalu dituruti. Bahkan sekarang Presiden membuat perppu karena selalu akan oke oleh DPR. Di sinilah kita melihat bahwa DPR itu tidak kritis," jelas Peneliti Bidang Kelembagaan Formappi, I Made Leo Wiratma, dalam diskusi virtual bertajuk "DPR Konsisten Jadi Mitra Setia Pemerintah", Jumat (6/1/2023).

Dia menilai, dalam sisi pengawasan, DPR tidak berani menggunakan hak konstitusionalnya dengan keras. Hal itu bertujuan agar pemerintah memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan parlemen. 

"Selama ini enggak ada tindak lanjut dari rekomendasi itu," kata Made. 

Tak hanya itu, kelemahan juga terjadi di sisi penganggaran, di mana yang diminta pemerintah kerap dilebihkan oleh DPR. 

"Kita enggak mengerti kenapa. Kalau misalnya pemerintah merasa cukup untuk Rp100 triliun misalnya, kenapa harus ditambahkan jadi Rp125 triliun. Ini sering sekali terjadi. Ini yang menyebabkan seharusnya DPR itu lebih kritis, lebih keras. Bahwa 'you terlalu banyak itu Rp100 triliun' misalnya, 'gimana kalau Rp90 triliun saja', begitu," papar Made.

Akibatnya, dugaan rakyat bahwa pemerintah dan DPR telah berkomplot demi kepentingan sendiri semakin dibenarkan.

"Apresiasi atau puja puji Ketua DPR kepada pemerintah makin memperjelas bahwa DPR merupakan mitra setia pemerintah, bukan pengawas yang kritis," demikian Made.