RIAU24.COM - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menurutnya, penerbitan Perppu Cipta Kerja sudah sesuai prosedur dan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dikutip dari wartaekonomi.co.id, Jumat, 6 Januari 2023.

Alasan dia mendukung karena bersikukuh tidak ada yang salah dengan produk hukum tersebut.

"Dari segi prosedur, tidak ada yang salah dari produk hukum itu. Karena perintah dari MK itu memperbaiki," ujarnya.

Untuk hal perbaikan, menurutnya melalui mekanisme DPR atau presiden mengambil inisiatif atau presiden yang mengeluarkan Perppu.

"Nantinya Perppu itu dipertimbangkan oleh DPR, apakah disahkan menjadi Undang-Undang atau tidak," sebutnya.

Untuk diketahui, MK memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, cacat secara formil.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021.