Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus melakukan institusionalisasi partai politik mulai mendirikan 112 kantor partai hingga memiliki standar kualifikasi manajemen ISO 9001:2015, yang mendapat apresiasi dengan meningkatnya elektoral mencapai 26 persen dan menang pemilu dua kali berturut-turut.

Founder Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio mengatakan, wajar jika ini membuat PDIP menjadi partai yang kuat. Terlebih ditandai struktur akar rumput sampai pusatnya yang kokoh.

“Kini PDI Perjuangan menjadi partai yang terkuat. Karena memang menurut hasil lembaga survei pun itu masih tertinggi sampai saat ini, jadi wajar bila dikatakan paling kuat, dan kuat struktur akar rumputnya,” kata dia seperti dikutip pada Kamis (5/1/2022).

Hendri pun mengatakan, di usia PDIP yang masih memegang teguh ideologi Soekarno, ternyata masih bisa menjadi partai yang terus bergerak menjadi modern dan profesional.

Diketahui, 10 Januari 2023 PDIP akan merayakan HUT ke-50. Adapun, peringatan ini akan dilakukan sebagai bagian konsolidasi Partai dalam rangka Pemenangan Pemilu sehingga sifatnya lebih ke internal guna memperkuat jati diri PDIP sebagai partai ideologi Pancasila dengan ciri kerakyatan, kebangsaan, dan keadilan sosial.

Adapun, tema yang diusung adalah: "Genggam Tangan Persatuan dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam"; dengan Sub Tema: "Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya".

“Dalam prosesnya sudah ada ke sana. Yang masih dilekatkan adalah ideologinya Soekarno, jadi sangat Soekarno. Menuju ke sana prosesnya (modern) dan hampir jadi,” jelas Hendri.

Dia menegaskan, ada dua indikatornya untuk semakin menjadi partai modern yang disematkan ke PDI Perjuangan. Yang pertama adalah terbuka, jadi dalam hal usulan-usulan itu menganut dari akar rumput kemudian ke pusat.

“Kemudian yang kedua indikatornya adalah menerima berbagai usulan atau kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi calon presiden,” pungkasnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta agar penggunaan istilah koalisi partai politik tidak dilanjutkan. Menurut Megawati, istilah koalisi parpol itu tidak tepat karena Indonesia menganut sistem presidensial bukan parlementer.