Jakarta: Sistem Pemilu 2024 yakni proporsional terbuka dan tertutup masih jadi perdebatan. Pakar hukum Oce Madril mengungkap implikasi dari setiap sistem pemilu yang bakal diterapkan. 
 
"Konstitusi sebenarnya tidak mengatur mengenai sistem pemilu apa yang harus diterapkan. Jadi pilihan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup merupakan kebijakan hukum terbuka. Kedua sistem itu pun pernah diterapkan di Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN) Oce Madril, dalam keterangannya, Rabu, 4 Januari 2023.
 
Yang harus diingat, kata dia, ada implikasi dari setiap pilihan sistem pemilu. Dia menjelaskan di sistem proporsional terbuka dengan nyoblos caleg menitikberatkan pada individu, sehingga setiap caleg berlomba-lomba untuk dapat terpilih dan mengeluarkan biaya banyak.

-?

- - - -
Hal ini, kata dia, menyebabkan politik berbiaya sangat tinggi. Dia menerangkan banyak riset yang menyimpulkan rata-rata pengeluaran caleg DPR mencapai Rp4 miliar dan bahkan ada yang menghabiskan sampaiRp 20 miliar.
Oce menerangkan biaya tinggi yang harus dikeluarkan caleg untuk membayar berbagai kebutuhan kampanye agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya. Para Caleg, jelas dia, akan bertarung dengan caleg dari partai lain dan dengan caleg dalam satu partai. Selain berbiaya tinggi, juga memicu konflik.  
 
"Oleh karena orientasinya adalah meraih suara sebanyak-banyaknya, maka berbagai intrik dilakukan termasuk melakukan praktik politik uang. Maka banyak riset menyatakan bahwa politik uang di Indonesia sangatlah tinggi," ujar dia. 
 
Pegiat antikorupsi itu menjelaskan pemilu berbiaya tinggi berkorelasi dengan  tingkat korupsi di sebuah negara. Rumusnya sederhana, kata dia, karena modal yang harus dikeluarkan caleg sangat mahal, maka ketika terpilih rentan melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya pemilu dan menyiapkan modal baru agar dapat terpilih di pemilu berikutnya. 
Dia mengungkap persoalan turunan yang ditimbulkan oleh sistem pemilu berbiaya mahal telah dirasakan hingga  kini. Dia menilai persoalannya semakin akut, korupsi politik dan politik uang semakin merongrong institusi demokrasi. 
 
Sementara sistem proporsional tertutup, kata dia, menyisakan masalah demokratisasi di tingkat partai. Khususnya berkaitan dengan rekrutmen politik. 
 
"Oleh karena itu, apabila nanti Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sistem proporsional tertutup kembali diterapkan, maka partai harus memberikan jaminan bahwa rekrutmen caleg dilakukan berdasarkan merit system dengan mengajukan kader berkualitas, tidak hanya berdasarkan popularitas semata," jelas Oce.
 

(LDS)