Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini tahun ini merupakan gerbang pesta demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024. Lembaga Antirasuah memprediksi bakal banyak tudingan politik kepadanya saat bertugas.
 
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan tudingan politisasi yang menyerang instansinya lumrah. Karena, lanjutnya, penegakan hukum yang dilakukan Lembaga Antikorupsi banyak menyasar politikus.
 
"Kami menyadari karena saat ini gerbang menuju 2024 yang kita sebut sebagai tahun politik, maka kerja-kerja KPK pasti selalu dikaitkan dengan politik," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Januari 2023.

-?

- - - -
Ali mengatakan instansinya merupakan lembaga penegak hukum yang bekerja mengikuti aturan perundang-undangan. Sehingga, lanjutnya, kinerja KPK tidak ada kaitannya dengan pergerakan partai politik maupun politikus saat berdemokrasi di Indonesia.
 
"Kami pastikan bahwa seluruh kerja-kerja KPK, program yang berkaitan dengan bidang penindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan politik," ujar Ali.
Dia juga menegaskan pihaknya tidak akan memberikan karpet merah kepada politikus manapun jelang Pemilu 2024. Taring KPK dipastikan tetap tajam menindak semua orang yang berani korupsi jika ada bukti yang cukup.
 
"Kami tak pandang bulu melihat latar belakang sosial, politik misalnya apalagi menarget, tidak, tak pernah itu dilakukan KPK," ucap Ali.
 
KPK juga menegaskan instansinya tidak bisa diatur oleh politikus atau partai manapun saat melakukan tindakan. Semua laporan yang diproses Lembaga Antikorupsi dipastikan bakal didasari dengan kecukupan bukti.
 
Ali juga berharap masyarakat tidak mengaitkan kinerja instansinya dengan langkah politikus di Indonesia. Dia menegaskan penindakan hukum dan pergerakan politik merupakan dua ranah yang berbeda.
 
"Kami berharap bahwa masyarkat siapapun itu, jangan kemudian selalu mengkaitkan apa yang dikerjakan KPK, selalu dikaitkan dengan politik, karena kami lembaga penegak hukum," tegas Ali.
 

(LDS)