Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masyarakat. Rencananya 30 puskesmas di kabupaten tersebut bakal diakreditasi ulang.

Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan kesehatan menjadi salah satu program strategis di 2023. Menurut dia, pemkab berkomitmen meningkatkan kualitas dan mutu kesehatan masyarakat.

Indikasi ini bisa dilihat dengan kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sejak lama. Selain itu, Gunungkidul juga sudah menyiapkan program strategis guna memperkuat layanan kesehatan.

Program kesehatan yang dipersiapkan meliputi pembangunan laboratorium kesehatan Gunungkidul di Kalurahan Siraman, Wonosari. Keberadaan lab ini diharapkan dapat memaksimalkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit.

BACA JUGA: Jalur Evakuasi Tsunami di Pantai Gunungkidul Bakal Diperbanyak

“Tentunya juga bermanfaat dalam upaya penanganan 3T [testing, tracing, treatment] Covid-19,” katanya.

Sri Suhartanta menambahkan peningkatan infrastruktur kesehatan tidak hanya membangun laboratorium kesehatan. Pemkab tahun ini juga berencana membangun ruang rawat inap di RSUD Sapotasi. “Program pembangunan ini sudah dituangkan dalam APBD 2023,” katanya.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Gunungkidul Dyah Mayun Hartanti mengatakan upaya peningkatan layanan kesehatan tidak hanya pada sisi infrastruktur. Ada upaya akreditasi untuk memperkuat kualitas pelayanan yang diberikan ke masyarakat.

Dia menjelaskan, tahun lalu akreditasi dilaksankaan di RSUD Wonosari bersama dengan sejumlah rumah sakit swasta di Gunungkidul. Rencananya pada 2023, akreditasi dilakukan di RSUD Saptosari dan seluruh puskesmas yang berjumlah 30.

“RSUD Wonosari dan rumah sakit swasta lainnya sudah mendapatkan nilai paripurna dalam akreditasi,” katanya.

Mayun menjelaskan akreditasi untuk puskesmas sesuai dengan program dari Kementerian Kesehatan guna mempertahankan dan meningkatkan mutu kualitas pelayanan. Program ini, menurut dia, bukan hal baru karena akreditasi dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Penilaian ulang sempat terganggu pandemi Covid-19. “Seharunya dilaksanakan di 2020 lalu, tapi berhubung ada pandemi baru akan terlaksana di tahun ini,” katanya.

Mayun mengakui bahwa rencananya ada tim yang ditunjuk oleh Kemenkes untuk penilaian. Ia berharap pada saat hasil akreditasi keluar ada puskesmas yang mendapatkan peringkat paripurna. "Kalau melihat dari status akreditasi sebelumnya, seluruh puskesmas peringkatnya mulai dari madya hingga utama,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News