Harianjogja.com, JOGJA—Kebijakan sumber daya air sama pentingnya dengan kebijakan sumber daya lahan. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengembangkan perangkat kebijakan yang kuat dalam pengelolaan sumber daya lahan, yang terbaru adalah FOLU Net Sink 2030.

Dalam acara diskusi dengan Fakultas Geografi UGM di Jakarta, pekan lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan, “Hal yang tak kalah penting, kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berhasil menurunkan luasan lahan dan hutan yang terbakar seluas 1.396.380 hektare atau 87,3 persen sejak 2019."

Menurut Siti, kebijakan sumber daya air perlu diperkuat sesuai dengan UN Water Summit on Groundwater 2022 yang digelar di Paris, Prancis pada 7-11 Desember 2022 yang lalu. Melalui acara itu, ditegaskan perlunya penerapan integrated water resources management untuk penggunaan dan perlindungan air tanah, mata air dan air permukaan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sementara lewat diskusi bersama Fakultas Geografi UGM, diharapkan ada penyatuan pandangan berdasarkan aspek empiris dan faktual mengenai format tata kelola sumber daya lahan yang bersinergi dengan sumber daya air.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan World Water Forum 2024 mendatang, Indonesia tidak hanya berhasil dalam penyelenggaraan, tetapi juga memperoleh manfaat yang siginifikan dalam formulasi tata kelola sumberdaya air secara holistik. 

"Pada tahap pertama, telah dilakukan diskusi untuk membahas ketersediaan air di ekosistem unik karst serta konsep pengeloalannya yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai atribut bentang alam, baik aspek geologi, stratigrafi, konfigurasi topografi, tanah hingga aspek sosial kelembagaan," kata Siti melalui rilis, Rabu (4/1/2023).

Ekosistem Karst

Dekan Fakultas Geografi UGM, Danang Sri Hadmoko dan Guru Besar Ilmu Geomorfologi pada Fakultas Geografi UGM, Prof. Eko Haryono menyampaikan nilai strategis ekosistem karst selain merupakan kawasan sebagai pemasok dan tandon air untuk keperluan domestik.

BACA JUGA: Jaga Sumber Daya Air, Sleman Punya Banyak Aturan 

Diperkirakan persediaan air sekitar 25% penduduk dunia bersumber dari karst. Kawasan ini juga mempunyai sumber daya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dari kegiatan pariwisata, penambangan bahan galian dan  penghasil sarang burung walet. Di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, luas kawasan karst mencapai hampir 20% dari total luas wilayah.

Selanjutnya akan dilakukan kerja sama yang lebih intensif untuk membahas empat agenda yakni kebijakan sumber daya air berbasis sosial, ekonomi dan lingkungan, pengelolaan sumber daya air berdasarkan konsep biosfer, pengelolaan sumberdaya air di ekosistem basah gambut, pengelolaan dan pelestarian danau, serta penyiapan konsep ekonomi karbon di industri.

Kebijakan sumber daya air yang berbasis sosial, ekonomi dan lingkungan ini untuk menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat terhadap sumber air, baik secara kuantitas maupun kualitas airnya dengan berbagai kegiatan pembangunan, meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, juga menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap sumber daya lahan yang memproduksi sumber air.

BACA JUGA: Kalurahan Mandiri Budaya Dorong Perekonomian

Dalam pengelolaan sumber daya air ini, selain melalui pendekatan ekosistem lahan, ada yang berupa daerah aliran sungai, cekungan air tanah, juga perlu didasarkan konsep biosfer yakni bahwa sumberdaya air dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, tumbuhan dan hewan.

Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk pengelolaan ekosistem gambut, melalui tata air pada ekosistem gambut untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, potensi sumber daya air pada lahan gambut ini yang memiliki keterbatasan, khususnya soal tingkat keasaman airnya.

Itulah sebabnya, perlu dikaji dan dikembangkan kemanfaatan airnya dengan tetap mempertimbangkan tata air untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

Betapa pun, kerja sama ini diharapkan memperkuat kelembagaan Pusat Ilmu Kebumian Siti Nurbaya di Fakultas Geografi UGM, sehingga selain berperan sebagai Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana, pusat ilmu kebumian ini juga dapat menyedikan data teoretis, empiris hingga praktis antara lain dalam pemetaan kondisi lingkungan, mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan isu perubahan iklim, pemanasan global, dan kebijakan sumberdaya air.

Data-data hasil penelitian dan kajian dari civitas akademica diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi bagi pemerintah, baik Pusat maupun daerah.

Selain itu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga diperlukan alur atau skema informasi kebutuhan isu-isu untuk penelitian dan kajian, sehingga akan menciptakan sinergi antara ruang lingkup penelitian dan kajian dengan pengembangan dan implementasi kebijakan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News