Partai NasDem mengungkapkan apa yang disampaikan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pelemahan demokrasi dengan cara 'kuasai wasit', dinilai tak berlebihan. Terkait itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaku tak ingin memberikan pendapat lebih jauh.

"Saya nggak tahu maksudnya apa, lebih baik tanya ke yang buat statement, daripada salah tafsirkan, repot," ujar Hasyim di Kantor PBNU, Jakarta Pusat usai dimintai tanggapan terkait dirinya yang disindir oleh NasDem, Rabu (4/1/2023).

Hasyim kemudian mengatakan telah berulang kali menjelaskan terkait maksud dari sistem proporsional tertutup. Menurutnya, jika masih ada yang belum mengerti maka ada dua kemungkinan.

-

-

"Sistem pemilu kan sudah jelas semua, nggak perlu saya ulang-ulang ya. Kalau masih ada yang, ini ada dua kan salah paham, atau paham yang salah, itu aja," tutur dia.

"Kalau salah paham sesuatu yang disampaikan orang disalahpahami. Kalau paham yang salah, apapun yang disampaikan, tetap salah dalam pandangan mereka," sambungnya.

Sebelumnya, Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan unggahan soal film dokumenter politik perjalanan Presiden Brasil Lula da Silva dan membicarakan pelemahan demokrasi dengan cara 'kuasai wasit'. Wakil Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan apa yang disampaikan Anies tak berlebihan.

"Saya kira memang tidak berlebihan apa yg disampaikan oleh Mas Anies dan adalah naif kalau disebut bahwa NasDem tidak melihat gelagat semacam itu juga. Sebagai manusia politik, kami tentu menyadari gelagat seperti itu," kata Willy dalam keterangannya, Selasa (3/2/2023).

Willy menilai potensi erosi demokrasi yang disampaikan Anies sejalan dengan dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Terutama, terkait kemungkinan sistem proporsional tertutup yang dinyatakan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.

"Ini terlihat dari statement Ketua KPU yang patut kita sayangkan kemarin, soal kemungkinan sistem proporsional tertutup yang akan digunakan dalam Pemilu 2024. Mestinya kan itu tidak keluar dari KPU, apalagi langsung dari ketuanya. Jangan dari KPU yang notabene adalah wasit dalam Pemilu," tutur Willy.