Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjalin kerja sama dengan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Umum Persyarikatan Muhammadiyah K. H. Haedar Nashir di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (3/1).

Budi menuturkan, kerja sama di bidang kesehatan ini mencakup hal-hal yang mendukung terwujudnya transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Salah satunya terkait transformasi pelayanan primer, seperti posyandu, puskesmas dan klinik.

Dalam hal ini, Muhammadiyah memiliki 300 unit organisasi Aisyiyah yang tersebar di Indonesia. Budi menilai, keberadaan unit organisasi tersebut dapat membantu transformasi layanan primer dengan mendidik masyarakat untuk menjaga kesehatannya.

“Saya lihat yang paling pas untuk mendidik masyarakat adalah ibu-ibu di tingkat rumah tangga,” kata Budi dalam keterangan resmi, Selasa (3/1).

Di samping itu, imbuh Budi, Muhammadiyah juga memiliki layanan kesehatan rujukan yang memadai. Terdapat 120 unit Rumah Sakit Muhammadiyah, yang dapat difungsikan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan di seluruh daerah.

Terkait transformasi ketahanan kesehatan, terdapat Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) untuk membantu menangani bencana di Indonesia. Kemudian, Muhammadiyah juga memiliki 173 perguruan tinggi dan 12 fakultas kedokteran.

Saat ini, Muhammadiyah tengah mengintegrasikan rumah sakit dan universitas dalam satu atap. Hal ini memudahkan dalam transformasi SDM Kesehatan.

“Muhammadiyah lengkap, ada rumah sakit, ada perguruan tinggi. Ini bisa dikerjasamakan supaya kita bisa mensejajarkan posisi Indonesia di masa depan di industri kesehatan,” ujar Budi.