FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muh Said Didu mengaku pesimis DPR RI akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Bukan tanpa alasan, Said Didu menyebut UU Cipta Kerja yang diusulkan Pemerintah sendiri merupakan pesanan oligarki yang berada di lingkungan istana.

Karena itu, dirinya mengaku anggota DPR RI tak akan berani menolak Perppu. Terlebih jika mereka bagian dari koalisi pendukung rezim Joko Widodo (Jokowi).

"Ngimpiii. Perppu itu pesanan oligarki ke pimpinan Parpol. Pimpinan Parpol sdh perintahkan anggotanya di @DPR_RI.Sepertinya mereka sdh "kacung" pengusaha oligarki," kata Said Didu dikutip Fajar.co.id di akun Twitter-nya, Selasa (3/1/2023).

Sebelumnya, Setara Institute mendesak DPR melalui Rapat Paripurna untuk tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu Cipta Kerja. Dengan demikian, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kedua, Setara Institute meminta DPR dan Presiden benar-benar melakukan perbaikan substantif terhadap UU Cipta Kerja dengan menghapus pasal-pasal bermasalah yang merugikan hak-hak konstitusional masyarakat dan dilakukan dengan memperhatikan meaningful participation dalam setiap proses perbaikannya

“Terakhir, pemerintah dan DPR harus tunduk dan patuh terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, terutama dalam hal menangguhkan maupun tidak membuat kebijakan/tindakan baru yang bersifat strategis dan berdampak luas,” tegas Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani. (arya/fajar)