Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) sebesar Rp4,25 miliar untuk penanganan banjir. Sebesar Rp3,25 miliar di antaranya untuk penanggulangan bencana bah di 13 kabupaten/kota.

Selain itu, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik senilai Rp1,5 miliar atau masing-masing 100 juta untuk wilayah terdampak, yakni Demak, Jepara, Pati, Rembang, Kendal, Batang, Pemalang, Kabupaten/Kota Tegal, dan Brebes. Lalu, Kabupaten/Kota Pekalongan masing-masing Rp150 juta dan Rp200 juta untuk Kota Semarang.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah. Masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya," ucap Kepala BNPB, Letjen TNI, Suharyanto, di sela-sela penyerahan bantuan di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Jateng, pada Senin (2/1).

Suharyanto pun meminta pos komando (posko) tanggap darurat dan pengungsian plus dapur lapangan dan fasilitas kesehatan segera didirikan. 

Dirinya mengingatkan, kepala daerah otomatis menjadi komandan penanganan darurat saat tanggap darurat bencana diberlakukan. "Sehingga, penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan."

Selain itu, melansir situs web BNPB, Suharyanto menyarankan Pemprov Jateng menjadikan bencana kali ini sebagai momentum melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih baik. 

"Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah segera susun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak akan terulang," tuturnya. 

Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menyampaikan, puncak musim hujan Jateng akan pada Januari-Februari 2023. Jateng juga berpotensi mengalami gelombang tinggi dan angin.