AKURAT.CO Ketua Fraksi PAN DPR RI l, Saleh Partaonan Daulay, menyadari bahwa sistem proporsionalitas terbuka tidak sempurna. Saleh beranggapan, itu hal yang wajar. 

Meski begitu, kata dia, bukan berarti sistem tang ada saat ini diganti dengan yang lebih tidak sempurna. Justru, ketidaksempurnaannya itu yang perlu dilengkapi dan diperbaiki.

"Sistem proporsionalitas terbuka akan membuka peluang politik uang. Jika itu benar, bukan berarti sistemnya yang salah, tetapi instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang perlu ditingkatkan," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/1/2023). 

"Penyelenggara pemilu kita sudah lengkap. Ada KPU dan Bawaslu. Jejaringnya lengkap sampai ke tingkat TPS. Mestinya, ini bisa diperkuat untuk melakukan pengawasan," sambung dia. 

Adapun, kata Saleh, praktik politik uang sebetulnya tidak hanya bisa terjadi pada sistem proporsionalitas terbuka. Dalam sistem proporsionalitas tertutup pun hal itu sangat dimungkinkan. Bahkan bisa terjadi di lingkaran partai politik dan masyarakat. 

"Caleg-caleg kan otomatis berburu nomor urut. Pasti ada kontestasi di internal partai. Di titik ini, ada peluang politik uang ke oknum elit partai untuk dapat nomor bagus. Politik uang ini menurut saya lebih bahaya. Tertutup dan tidak kelihatan. Hanya orang tertentu yang punya akses," ucap Anggota Komisi IX DPR RI itu. 

"Tidak hanya itu, nanti pas pemilu, yang dapat nomor urut bagus tadi juga masih bisa politik uang di masyarakat. Walau kampanyenya untuk memilih partai, tetapi tetap saja peluang untuk melakukan pelanggaran selalu ada," sambung dia. 

Terakhir, Saleh menambahkan bahwa berapa banyak pun uang yang dimiliki oleh caleg, jika masyarakat tidak mau, tetap saja tidak akan mampu membayar suara rakyat. Apalagi kesadaran itu didukung oleh perangkat pengawasan yang baik. 

"Lagian, pemilu Indonesia itu sudah sering mendapat pujian dari luar negeri. Sudah ribuan kali kita melaksanakan pilpres, pileg dan pilkada. Semuanya berhasil dengan baik. Adapun pernak-perniknya, bisa diselesaikan melalui jalur hukum," ujarnya. []