Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mau menerapkan program bebas truk kelebihan muatan atau zero odol bakal diterapkan di 2023. Namun Kementerian Perhubungan masih melihat adanya penolakan dari pelaku usaha.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, dari Kementerian Perhubungan ini program zero odol berjalan sesuai target. Namun tidak menutup mata ada kalangan industri merasa ini menjadi beban.

"Itu sebenarnya mulai sudah lama kan, sosialisasi juga sudah sering. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa ada kalangan industri dan pengusaha yang masih melihat ini menjadi beban. Apabila ini menjadi beban nanti akan ditanggung kemudian dibebankan kepada pengguna akhir atau end user-nya," kata Adita kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (24/11/2022).

-

-

Namun sampai Kemenhub belum bisa memastikan kapan pastinya penerapan aturan ini, yang jelas pada 2023 mendatang.

"Kemenhub ingin ini bisa diberlakukan bahwa itu Januari atau kapan, yang jelas 2023. diharapkan sudah bisa diterapkan. mungkin kita akan lakukan secara bertahap di beberapa kawasan yang dampaknya sangat luar biasa," katanya.

Seperti wilayah kawasan industri, yang merasakan kerusakan jalan yang luar biasa, polusi.

Adita menjelaskan saat ini penerapan Zero Odol masih dibahas lintas kementerian, karena penerapannya tidak hanya bisa diputuskan dari satu kementerian.

"Kita masih melihat penerapannya akan dilakukan secara bertahap dan mungkin akan ada skema-skema khusus. kita sampai saat ini masih terus melakukan perundingan dan diskusi khusus dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. karena impact-nya ada di domain kementerian ini," kata Adita.

Sebelumnya Kementerian PUPR mencatatkan data kerugian negara yang diakibatkan truk obesitas ini mencapai Rp 43 triliun. Dimana dihitung dari jumlah kecelakaan yang meningkat, produktivitas yang tidak maksimal karena berjalan lambat, hingga kemacetan.

-