JAKARTA - Mantan narapidana perkara korupsi, M Romahurmuziy alias Romi dikabarkan kembali terjun ke dunia politik. Romi balik lagi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mantan Ketum PPP tersebut diberikan amanah untuk menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai hingga 2025.

Romi merupakan mantan narapidana perkara suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Ia divonis bersalah atas kasus tersebut dan kini telah bebas dari masa hukumannya. Merespons kabar tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menghormati hak Romahurmuzy sebagai warga negara.

"KPK pada prinsipnya menghormati hak setiap mantan narapidana korupsi sebagai WNI dalam berserikat, berkumpul, dan beraktivitas dalam lingkungannya masing-masing, termasuk kegiatan politik, sepanjang memang tidak dibatasi oleh putusan pengadilan terkait pencabutan hak politik," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (2/1/2023).

"Tentu aktivitas tersebut setelah para pihak menyelesaikan masa hukumannya," sambungnya.

Ali mengingatkan bahwa hukuman penjara terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, termasuk Romahurmuziy, adalah upaya untuk memberikan efek jera. Diharapkan, para pelaku korupsi tidak mengulangi perbuatannya setelah selesai menjalani masa pidana.

"Sekaligus, kami berharap, para mantan narapidana korupsi ini dapat menyampaikan pesan kepada lingkungannya bahwa efek jera dari penegakkan hukum tindak pidana korupsi itu nyata, yang tidak hanya berimbas pada diri pelakunya, tapi juga terhadap keluarga dan lingkungannya," imbuh Ali.

Follow Berita Okezone di Google News

Menurut Ali, hukuman penjara bagi para koruptor seharusnya bisa memberikan efek jera serta pembelajaran bersama. Terutama, pembelajaran bersama di sektor politik. Sebab, masih banyak aktor politik yang menjadi tersangka hingga terpidana perkara korupsi.

"Terlebih salah satu pelaku korupsi terbanyak yang ditangani KPK adalah produk dari proses politik. Baik yang berkiprah pada ranah eksekutif maupun legislatif," katanya.