Suara.com - Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai bahwa, isu reshuffle kabinet atau perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju, disinyalir untuk menendang partai NasDem.

Menurut dia, sikap NasDem ini dinilai sebagai partai koalisi pemerintah namun rasa oposisi. 

Mengutip dari Wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com, deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari NasDem diduga menyebabkan hubungan Partai Surya Paloh dengan Jokowi mulai dingin.

"Sinyal pergantian kabinet itu tentu sudah didorong oleh anggota koalisi lainnya agar kader Partai NasDem keluar dari kabinet," katanya dikutip pada Sabtu, (24/12/2022).

Baca Juga: Jokowi Happy Bertemu dan Ngobrol dengan Pedagang Tanah Abang, Bahas Apa Saja?

Ketum NasDem Surya Paloh dengan Anies Baswedan berikan keterangan kepada wartawan terkait Perayaan Puncak HUT ke-11 Partai NasDem di JCC Senayan Jakarta pada Jumat (11/11/2022). [Suara.com/Novian]

Menurut Arifki, NasDem tentu dilema dengan pilihan politik yang diambilnya. Sebagai partai politik mendukung figur populer di tahun 2024, tentu menguntungkan bagi partai yang tidak memiliki kandidat capres.

Isu pergantian kabinet mungkin saja terjadi dan itu berdampak terhadap NasDem, jika Jokowi punya kepentingan dengan capres pasca-2024. Sebaliknya, NasDem akan tetap menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sampai 2024.

“Evaluasi tentu tidak terkait kinerja menteri dari NasDem bagus atau tidaknya saja, tetapi kepentingan Jokowi pasca-2024 tentu ikut menentukan,” tutur dia.

Lebih lanjut, dorongan dari anggota koalisi lainnya agar NasDem keluar dari pemerintahan itu juga dinilai wajar dengan kuatnya percaturan politik 2024.

“Namun, keputusan itu tentu tidak mudah bagi Jokowi, karena ikut memengaruhi peta ruang publik dan politik menjelang Pemilu 2024,” ujar Arifki.

Baca Juga: Tinjau Kondisi di Pasar Tanah Abang, Jokowi Terlihat Tak Pakai Masker saat Berkeliling dan Berinteraksi

Arifki Chaniago menyebutkan perombakan kabinet memiliki tantangan tersendiri. Pertama, stabilitas politik di pemerintahan Jokowi tentu terganggu.

“Partai yang kadernya terdepak dari kabinet berkemungkinan akan mengambil posisi berbeda (oposisi) menjelang Pemilu 2024,” terangnya.

Kedua, Jokowi tentu tidak bisa menghindari peluang pergantian kabinet, pada saat publik mendesak agar ada pergantian kabinet.

Pada sisi lain, anggota koalisi partai yang mendukung pemerintah tentu memanfaatkan peluang ini, agar jatah kursi untuk partainya di tambah jika ada kader partai lain yang keluar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.

"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).

"Ya, nanti," ungkapnya.

Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.