MENGAWALI tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersiap segera menyelesaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi DPR dan DPD.

"Awal 2023 ini, KPU harus menyelesaikan proses legal drafting, atau proses perumusan aturan yang berkaitan dengan penataan daerah pemilihan untuk pemilu anggota DPR dan DPD," papar Komisioner KPU RI, Idham Holik kepada Media Indonesia, Senin (2/1/2023).

"Karena ini merupakan amanah dari MK yang harus kami segera selesaikan," tambahnya.

Percepatan dilakukan mengingat pada 24 April 2023, tahapan memasuki masa pencalonan anggota legilsatif akan dimulai.

Sehingga, kata Idham, penataan anggota DPR dan DPD Provinsi ini dipastikan harus selesai sebelum masa pendaftaran bakal calon oleh parpol.

"Yang terdekat itu adalah penyelesaian peraturan KPU tentang penataan dapil untuk pemilu anggota DPR dan DPD dalam pemilu serentak 2024," paparnya.

Berdasarkan pembahasan rapat diinternal KPU, Idham menyebut pihaknya berupaya secara maksimal akan menyelesaikan aturan dapil pada akhir Januari 2023.

"Nanti media kita akan libatkan. Jadi dalam proses legal drafting, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi stakeholder pemilu, termasuk di dalamnya tak hanya aktifis pemilu dan NGO, tapi rekan-rekan jurnalis juga," tandasnya.

Sebelumnya, KPU mengatakan tim ahli masih terus menggodok soal penataan daerah pemilihan (dapil) untuk DPR dan DPRD provinsi. Ada tiga ahli yang bakal turut serta mengkaji putusan MK soal dapil dan kursi DPR dan DPRD, yaitu Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Ahsanul Minan.

Komisioner KPU Idham Holik membeberkan tim ahli banyak memberikan pandangan teoritis dan strategis tentang penataan daerah pemilihan untuk DPR dan DPRD provinsi.

“Aspek keadilan jumlah penduduk dan wilayah jadi pertimbangan dalam perumusan regulasi teknis penataan daerah pemilihan,” tutur Idham kepada Media Indonesia, Selasa, 27 Desember 2022. (OL-13)

Baca Juga: Pemilu Serentak 2024 Lebih Partisipatif