Perlu kebijakan ekstrem untuk menyelesaikan banjir Pantura Jawa Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senator DPD, DR Abdul Kholik, mengatakan bahwa banjir yang kini melanda kawasan pantai utara (Pantura) Jawa Tengah semakin membahayakan. Ini ditandai dengan meluasnya area yang terdampak. Selain itu, ketinggian banjir pun terus meningkat.

''Dampaknya sudah sangat terasa seperti lumpuhnya transportasi darat sehingga harus dialihkan ke jalur selatan Jawa Tengah. Luas area yang terdampak banjir hari ini, misalnya sudah hampir mencakup semua wilayah di Pantura, mulai dari Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, hingga Kudus. Jadi wilayah terdampak di Jawa Tengan itu semakin luas saja,'' kata Abdul Kholik, di Jakarta, Senin (2/1/2023).

Maka itu, lanjut Kholik, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana penanganan dan pengantisipasian banjir di Jawa Tengah. Padahal, selama ini pun penyebab banjir tersebut sudah diketahui, yaitu akibat perubahan iklim yang menimbulkan ancaman rob. Selain itu, juga akibat rusaknya aliran sungai dan penurunan permukaan tanah.

Kholik mengatakan, saat ini harus ada evaluasi total mengenai besaran kemampuan mitigasi bencana banjir. "Jangan-jangan kemampuan yang dimiliki Jawa Tengah tidak sebanding dengan besarnya ancaman tersebut. Karena itulah kini diperlukan terobosan kebijakan untuk menanganinya, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang," katanya menegaskan.

Dia juga menyatakan kekhawatirannya, terutama masalah banjir ini yang dapat menghambat perekonomian wilayah, apalagi wilayah terdampak saat ini merupakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. "Ini karena sebagian kawasan industri di wilayah tersebut berada di daerah yang terkena banjir,'' ujarnya.

Kalau tidak bisa diatasi, menurut Kholik, kenyataan banjir yang berada di kawasan industri Jawa Tengah yang terus meluas, dapat menjadi sinyal negatif bagi investor. Mereka akan menganggap banjir menjadi ancaman kelangsungan usahanya.

''Jangan-jangan adanya banjir ini jika akan dibuat neraca, menjadi neraca berpotensi defisit. Ini berarti kemanfaatan yang diperoleh lebih kecil bila dibandingkan dengan risiko kerusakan lingkungan di kawasan Pantura. Karena itu, diperlukan lompatan kebijakan dan eksekusi penanganan banjir dari hulu sampai hilir secara ekstrem,'' ujarnya.

Kholik mengatakan, langkah ekstrem itu dilakukan, misalnya dengan segera menuntaskan pembangunan tanggul laut dari sepanjang Pantura, penanganan seluruh daerah aliran sungai (DAS),  dan pencegahan menurunnya permukaan tanah.

''Ketiga langkah tersebut, yakni pembuatan tanggul, penanganan sungai, dan pencegahan penurunan tanah ini harus secepatnya dilakukan. Apalagi, tren siklus iklim dan cuaca ekstrem intensitasnya setiap tahun semakin meningkat. Maka, dalam waktu dekat, DPD akan menggelar kajian permasalahan dan kerangka solusi banjir Pantura," katanya.