Jakarta: Partai Golkar mengkritisi wacana proporsional tertutup yang disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Pasalnya, proporsional terbuka masih relevan diterapkan hingga saat ini agar masyarakat bisa mengawasi kinerja wakilnya di parlemen.
 
“Proporsional terbuka ini memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen, ini juga menjadi alat untuk masyarakat menilai atapun menghukum bilamana ada wakil-wakilnya yang tidak bekerja dengan baik,” kata Ketua DPP Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono melalui keterangan tertulis, Minggu, 1 Januari 2023.
 
Ketua DPP Organisasi Masyarakat (Ormas) Kosgoro itu menyampaikan masih relevan untuk pemilu ke depan. Sistem proporsional tertutup dinilai sebagai sebuah kemunduran karena mendorong sistem oligarki partai.

-?

- - - -
"Justru hanya akan memberikan kekuatan kepada partai untuk menentukan siapa yang mereka inginkan," ungkap dia.
 
 
Anggota Komisi I DPR itu menyampaikan anggota dewan yang terpilih seharusnya sesuai pilihan masyarakat. Sebab, pemilu era demokrasi harus mengutamakan suara rakyat.
 
"Suara rakyat adalah suara tuhan,” tegas Dave.
 
Selain itu, dia berharap uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, uji materi tersebut bentuk ketidaksiapan para penggugat berkontestasi di pemilu.
 
“Saya sampaikan partai politik atau aktivis partai atau siapapun misalkan yang mau nyalon harus mengikuti perkembangan itu supaya setiap mental, supaya secara psikologis siap menghadapi perubahan, kalau terjadi perubahan,” ujar dia.
 

(END)