Suara.com - Isu soal istana bakal intervensi di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mulai berhembus. Bahkan isu tersebut sampai diwanti-wanti oleh Presiden Joko Widodo.

Menanggapi hal tersebut, politikus PDI Perjuangan atau PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebutkan bahwa isu tersebut adalah fitnah.

Menurut Deddy, isu tersebut berembus dan dilakukan oleh sejumlah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

“Mereka ini sedikit-sedikit melempar fitnah tanpa dasar dan tanpa bukti yang sering kali menyebabkan kegaduhan politik,” ujar Deddy seperti yang dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com.

Baca Juga: Ada Syarat Khusus!! Jokowi Ga Mau Masuk ke Warung Makan Ini

Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Deddy menyebutkan bahwa Demokrat dan PKS sering kali melontarkan provokasi untuk menuding istana dan Jokowi soal intervensi piplres.

“Dari dahulu Demokrat itu suka main drama politik, sinetron murahan, sementara PKS suka menuduh sembarangan tanpa bukti yang logis dan valid. Jadi, sepertinya tuding menuding dan bermain drama murahan memang sudah menjadi genetika politik dari kedua partai itu,” ujar Deddy.

“Saya tidak melihat ada bukti yang valid bahwa Istana maupun presiden melakukan intervensi apa pun yang dapat digugat baik secara hukum maupun etika,” tambahnya.

Sebagai contonh, Deddy menyebutkan tuduhan bahwa Jokowi bakal memihak calon presiden dan akan menggunakan kekuasaan untuk mendukung harusnya dibuktikan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (22/12/2022). [Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden]

Lebih Lanjut Deddy menyebutkan bahwa Jokowi maupun istana tidak pernah menyebut tokoh mana pun yang bakal didukung.

Baca Juga: Keputusan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja Dinilai Lecehkan Konstitusi: "Ini Bencana Undang-undang"

Bagi Deddy, wajar jika Jokowi menyampaikan gimik yang dianggap endorsement politik. Hal itu menurutnya hanya bertujuan menghibur dan tak perlu dianggap serius.

“Hal itu masih lebih elegan dibanding dengan Anies Baswedan yang ke mana-mana dipromosikan sebagai calon presiden oleh partai-partai politik pendukungnya. Yang harus diawasi adalah apakah ada penggunaan elemen kekuasaan, anggaran, fasilitas negara yang dipakai untuk meng-endorse salah satu bakal calon,” tuturnya.