Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi memiliki Program pelayanan di level desa bernama, Smart Kampung. Belakangan ini, program tersebut mendapat apresiasi khusus dari Pemerintahan Jepang.

Bahkan, Jepang menyatakan akan memberikan dukungan teknologi terhadap pengembangan Smart Kampung di Banyuwangi. Memastikan hal itu, tim studi dari Kementerian Agraria, Infrastruktur, Pariwisata, dan Transportasi (MLIT) Jepang datang langsung ke Banyuwangi.

Tim tersebut dipimpin Direktur Proyek Pacific Consultants Co., Ltd., Hidetoshi Tamaoka, sejak 30 Januari-10 Februari 2022. Di Indonesia, hanya ada 2 daerah yang menjadi pilot project Pemerintah Jepang, salah satunya Kabupaten Banyuwangi.

Dia juga telah bertemu dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di sela-sela kegiatan Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) di Desa Setail, Kecamatan Genteng. Dalam kesempatan itu, Hidetoshi Tamaoka mengaku, awalnya mengira bahwa Smart Kampung hanya fokus pada upaya digitalisasi desa.

“Ternyata tidak. Di lapangan saya melihat bahwa Smart Kampung adalah kebijakan yang fokus pada peningkatan layanan yang semakin mudah dan cepat. Kami sudah bertanya kepada sejumlah warga, rata-rata mereka mengaku puas dengan layanan yang diberikan,” kata Hidetoshi Tamaoka, Sabtu (5/2/2022).

Sebelumnya, tim Jepang ini mengunjungi pelaksanaan Smart Kampung di Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari. Tim ini melihat langsung warga desa melakukan pengurusan dokumen kependudukan dengan menggunakan anjungan mesin mandiri hanya dengan menggunakan KTP.

Termasuk melihat bagaimana kantor desa dibangun sebagai pusat aktivitas warga. Di sana juga terpampang APBDesa.

“Tidak hanya sekedar membuat mesin ATM, tapi Banyuwangi juga melatih warga desa untuk melaksanakan digitalisasi. Selain itu, di sini juga melengkapinya dengan pelayanan keliling ke warga-warga. Banyuwangi tidak sekedar membuat network digital, namun lebih jauh juga membangun human network. Hubungan antar manusia masih dijaga,” kata Hidetoshi.

Menurut dia, apa yang dilakukan desa di Banyuwangi juga patut ditiru oleh Jepang. “Ini luar biasa, jaringan digital dan jaringan manusia dibangun secara bersamaan dan semakin meluas. Bahkan di setiap desa, demi layanan yang lebih baik, staf desa melakukan inovasi untuk memecahkan permasalahan di lapangan. Ini hal yang patut ditiru,” imbuhnya.

Pihaknya pun menyatakan siap mendukung pengembangan Smart Kampung. Dia menyebut, sedikitnya ada 3 sektor yang akan menjadi fokus pengembangan ke depan, yakni pariwisata, pertanian, dan UMKM.

“Kami ingin memanfaatkan teknologi digital yang ada di Jepang untuk mensupport Banyuwangi. Tentu disesuaikan dengan kondisi yang ada di sini. Makanya kami datang untuk memetakan program seperti apa yang cocok diterapkan di Banyuwangi,” kata dia.

Bupati Ipuk mengucapkan terima kasihnya yang tinggi atas dukungan Jepang kepada Smart Kampung Banyuwangi. “Jepang salah satu negara maju di bidang teknologi digital. Kerjasama dengan Jepang tentu menjadi peluang baik bagi Banyuwangi,” kata Ipuk.

Smart Kampung merupakan program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Program ini telah dijalankan sejak 2015 lalu dirancang juga untuk membuat pelayanan publik di Banyuwangi, terutama untuk warga desa menjadi lebih efisien dan efektif.

“Program Smart Kampung untuk memudahkan pelayanan publik hingga tingkat desa, yang dipadu dengan pemberdayaan. Ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi warga,” kata Ipuk.

Melengkapi Smart Kampung, Banyuwangi kini juga membuat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), secara rutin bupati berkantor di desa-desa. Tinggal seharian di sana, dari pagi sampai petang untuk mengurai dan menjemput bola berbagai urusan warga.

”Banyuwangi adalah daerah terluas di Jawa. Ada warga tinggal di desa di perkebunan. Aksesnya jauh. Sebagian layanan memang online, tapi tidak semua warga punya smartphone. Maka kita dekatkan layanan ke sana, kita bawa layanan pemerintahan mendekat, terutama layanan adminduk,” jelasnya.

Berdasarkan data lintas dinas, jumlah urusan yang mendapat solusi selama berkantor di desa mencapai lebih dari 25.000 urusan berbagai sektor telah terurai.

“Ada anak terancam putus sekolah, langsung diatasi. Ada masalah transportasi untuk petugas kesehatan di daerah yang geografisnya sulit, teratasi juga. Termasuk melihat infrastruktur apa yang perlu segera ditangani,” jelasnya. (rin/ted)