Bojonegoro (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Budi Irawanto secara intens melakukan pengawasan terhadap perencanaan, penggunaan maupun pelaporan anggaran Bantuan Keuangan Desa (BKD) dengan mendatangi langsung ke setiap desa.

Pada 2021 Pemkab Bojonegoro telah menggelontorkan kepada 252 desa yang penerimaannya antara Rp53 juta hingga terbesar Rp9,5 miliar. Untuk mengetahui pemanfaatan BKD tersebut hampir setiap hari kerja pihaknya melakukan monitoring ke lokasi.

“Monitoring ini untuk melihat pemanfaatan pekerjanya apakah dari desa terlibat dan sistem pelaporan melalui sistem keuangan desa (Siskeudes) harus diurus,” ujar Wabup yang akrab disapa Mas Wawan, Minggu (6/2/2022).

Besarnya BKD yang peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur publik ini memiliki potensi besar terhadap pelanggaran hukum jika tidak mendapat pendampingan maupun pengawasan secara intens. “Sesuai target penggunaan keuangan negara ini harus berdampak kepada masyarakat sebagai sasaran program,” tambahnya.

Seperti pada Rabu 2 Februari 2022 lalu, Wabup Bojonegoro Budi Irawanto melakukan sidak ke Pemerintah Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu. Dalam pantauannya di lapangan para pekerja yang sedang mengerjakan proyek jalan tersebut diketahui sudah menggunakan pekerja dari masyarakat lokal. Saat sidak, para pekerja diketahui sedang menata material batu untuk pembangunan jalan desa.

“Semua pekerja ini dari masyarakat lokal, jadi dengan begitu mereka bisa merasa memiliki sehingga dalam pengerjaannya tidak asal-asalan,” ujar Kepala Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Bojonegoro, Yaci. [lus/kun]