POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago turut menyoroti rencana pemerintah bakal mencabut pembiayaan pasien Covid-19.

Menurut Irma, sebelum pemerintah mencabut anggaran Covid-19 tersebut,, terlebih dahulu mencabut regulasinya.

“Pertama perlu dilakukan adalah memutuskan regulasi yang seblumnya pandemi menjadi endemi,” kata Irma kepada wartawan, Jumat (30/22/2022).

Politikus NasDem ini mengatakan, setelah regulasinya di cabut secara otomatis bagi penderita Covid-19 mau tidak mau memang harus membayar sendiri.

“Karena BPJS Kesehatan memang tidak menanggung biaya akibat pendemi ini sesuai dengan regulasinya,” ucap dia.

-

Prabowo Subianto Capres Paling Tertinggi Elektabilitasnya, Ternyata Karena Ini

Untuk diketahui, pemerintah tidak lagi menganggarkan biaya penanganan Covid-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bidang kesehatan pada tahun 2023.

Kemudian, hingga kini belum ada kepastian biaya pengobatan, perawatan, vaksin, dan obat Covid-19 masih akan ditanggung pemerintah atau ditanggung secara mandiri bila anggaran tersebut tak ada.

Namun, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kebijakan tersebut masih dikaji dan bakal dievaluasi lebih lanjut.

“Pasti akan ada evaluasi terkait hal ini, tapi saat ini pembatasan kegiatan masyarakat yang menjadi fokus,” kata Nadia kepada wartawan, Rabu (28/12/2022).

Saat ini, kata Nadia, pemerintah masih berfokus pada pengkajian penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Proses kajiannya melibatkan para ahli termasuk epidemiolog.

“Belum, sampai saat ini yang dievaluasi adalah kebijakan tentang pembatasan kegiatan masyarakat,” ujarnya.

Namun, Nadia memastikan bahwa kebijakan pembiayaan dalam rangka penanganan Covid-19 bakal lebih dulu mempertimbangkan dan melihat situasi pandemi.

Saat ini, kasus Covid-19 di Indonesia cenderung landai. Walaupun, menurut epidemiolog, ada kemungkinan kenaikan kasus karena tingginya Covid-19 di negara lain.

“Terkait pembiayaan ini ada aturan lain, dan ini tergantung dengan situasi pandemi kita,” kata Nadia.(mufit/pojoksatu)