MerahPutih.com - Persiapan menyambut gelaran Pemilu 2024 terus dimatangkan.

Buktinya, Mabes dan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) menandatangani nota kesepahaman. Yakni terkait dengan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, polisi akan melakukan pengamanan dan mengawal mulai dari awal memasuki tahapan Pemilu.

Baca Juga:

Pengamanan tersebut meliputi persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara, hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah.

Tentunya yang menjadi harapan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari," ujar Sigit di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, Sigit menekankan pentingnya seluruh elemen masyarakat harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Menurut Sigit, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa.

Namun, Sigit menegaskan, seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah harus berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi, serta membawa visi-misi Indonesia jauh lebih baik.

"Yang namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama. Sehingga itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus ditinggalkan," ucap Sigit.

Baca Juga:

Dengan terjaganya penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai, Sigit berharap Indonesia ke depan bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif.

Semangat itu, ditekankan Sigit, selalu digelorakan dengan sosialisasi kepada mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, komunitas dan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, semua unsur bangsa harus memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang damai.

"Ini demi kepentingan rakyat kita semua," tegas Sigit.

Ia juga meminta untuk belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya.

Dia tidak ingin terjadi lagi polarisasi, politik identitas, SARA dan hal lain yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa di Pemilu 2024.

"Kita harapkan ke depan bagaimana kita edukasi dan sosialisasikan agar proses demokrasi bisa dapat berjalan dengan lebih baik," tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, UU Pemilu mengingatkan agar tidak ada lagi kampanye yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

"Jangan sampai terjadi konflik dalam bentuk kekerasan. Baik kekerasan fisik, maupun kekerasan verbal menggunakan ujaran kebencian, fitnah, hoaks di media sosial," terang Hasyim.

Hasyim menambahkan, indeks kerawanan yang disusun Bawaslu khusus terkait kepemiluan.

Sedangkan indeks kerawanan yang disusun Polri tidak hanya berdasar kepemiluan, tetapi juga situasi yang melingkupi kepemiluan. Sehingga masing masing lembaga punya indikator yang khusus.

Hasyim menjelaskan perbedaan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan Pemilu 2019.

Di antaranya keserentakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Sebab itu, situasi yang dihadapi Kepolisian pasti berbeda dengan Pemilu 2019 yang saat itu tidak ada pilkada.

"Sehingga harus ada indikator yang cukup memadai untuk menggerakkan pasukan, misalkan dalam pengamanan," ujar Hasyim. (Knu)

Baca Juga: