Ketua KPU Hasyim Asy'ari bicara kemungkinan KPU diberikan hibah bangunan sebagai kantor di sejumlah provinsi baru di Papua. Dia menyebut hibah bisa diberikan oleh pemerintah provinsi setempat atau Kementerian.

"Sangat mungkin, bisa jadi bukan bangun (kantor) tetapi dipinjami oleh Pemda, Kabupaten/Kota atau pemprov, atau kantornya Kementerian pusat yang lokasinya di situ," kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2022).

"Kita sedang cari informasi dan asesmen ya kemungkinan itu. Karena Pemilu harus jalan terus maka sementara kita berkantor di kantor KPU Kabupaten/Kota yang jadi Ibu Kota provinsi itu," lanjutnya.

-

-

Hasyim mengatakan dirinya sudah menugaskan sejumlah anggota KPU di Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan tugas. Dia menuturkan keputusan kantor KPU daerah ada di KPU pusat.

"Itu argumentasinya kemarin kita tugaskan Pak Sekjen untuk resmikan kantor-kantor itu. Untuk penugasannya di Perppu kan ditentukan bahwa penugasan melaksanakan tugas Pemilu di provinsi baru adalah oleh KPU pusat. KPU pusat sudah menugaskan sejumlah anggota KPU provinsi Papua dan Papua Barat untuk jalankan tugas-tugas dikatakanlah kantor sementara KPU provinsi itu. Tapi yang ambil keputusan tetap kami. Sebisa mungkin secepat mungkin supaya kerja-kerja itu aman dan nyaman karena kantor yang sekarang existing itu juga digunakan untuk kerja-kerja KPU Kabupaten/Kota," imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah secara resmi menambah jumlah provinsi di Indonesia yang kini berjumlah 37. Ada empat provinsi baru di Papua dan ibu kotanya.

Berikut 4 provinsi baru Papua:

1. Papua Selatan, Ibu Kota: Kabupaten Merauke

2. Papua Tengah, Ibu Kota: Kabupaten Nabire

3. Papua Pegunungan, Ibu Kota: Kabupaten Jayawijaya.

4. Papua Barat Daya, Ibu Kota: Kota Sorong