BADAN Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (BEM KM UMRAH) menggelar aksi mengawal permasalahan kemaritiman.

Para mahasiswa melakukan aksi penolakan pemberian konsesi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) kepada Vietnam dan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DK) dengan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin (26/12).

Aksi penolakan Konsesi ZEE ini diikuti Kampus-kampus BEM SI Wilayah BSJB atau BEN Se-Jabodetabek dan Banten) dan Kampus-kampus BEM SI Wilayah Sumbagut (Sumatra Bagian Utara).

Dalam keterangan pers, Kamis (29/12), para mahasiswa menilai Konsesi ZEE Vietnam merugikan negara dan kepentingan nelayan lokal dan menilai RUU Daerah Kepulauan harus segera disahkan karena sangat mendesak dan sangat dibutuhkan daerah kepulauan, khususnya Kepulauan Riau.

Baca juga: 

Presiden Mahasiswa BEM KM UMRAH, Alfi Riyan Syafutra, menerangkan bahwa pemberian konsesi kepada Vietnam ini merugikan RI karena menyangkut kedaulatan, yang mana ketahui kedaulatan negara tidak bisa ditawar-tawar, dan juga konsesi merugikan nelayan lokal dalam mencari penghidupan.

"Pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi harapan dan akan menjawab keresahan dan kesulitan, serta kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir," jelasnya.

"Aksi ini mengenai penolakan Konsesi ZEE dan mendesak pengesahan RUU Daerah Kepulauan yang sampai sekarang belum disahkan DPR. Aksi bersifat simbolik seperti memasang banner besar," kata Alfi.

Alfi merangkum tujuh tuntutan Kemaritiman di Kepulauan Riau yang disampaikan dalam aksi hari ini, yaitu pertama, menolak kesepakatan Zee Indonesia-Vietnam dan  kedua, mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Daerah Kepulauan.

Ketiga, mendesak pemerintah pusat memperhatikan nelayan lokal khususnya nelayan Natuna, Kepulauan Riau yang melaut di 12 mil keatas di laut Natuna Utara (Laut China Selatan).

Keempat, mendesak pemerintah pusat memperkuat telekomunikasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Kelima, mendesak pemerintah pusat memperhatikan itegrasi akses transportasi laut di Provinsi Kepulauan Riau.

Keenam, mendesak pemerintah pusat memperkuat pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Ketujuh, menolak dan mendesak pemerintah pusat untuk tidak memberikan konsesi ZEE Vietnam karena sangat merugikan kedaulatan negara dan tidak pro nelayan lokal.

Alfi sangat menyayangkan Anggota DPR, DPD RI Dapil Kepulauan Riau yang sejauh ini tidak ada kepedulian, dan tutup mata, terhadap permasalahan kemaritiman di Kepulauan Riau, dan tak pernah mewakili suara suara nelayan, dan masyarakat pesisir.

Alfi juga menyuarakan bahwa mahasiswa kecewa karena tidak ada satu pun anggota DPR RI berniat untuk merespon masalah penentuan batas ZEE Indonesia dan Vietnam.

"Hingga kini pemerintah belum mengumumkan informasi yang detail tentang perundingan penentuan batas ZEE Indonesia dan Vietnam," jelasnya.

Para mahasiswa-mahasiswi menuntut DPR RI harus melakukan pengawasan terhadap hasil perundingan penentuan batas ZEE dan memenuhi kewajiban dan tugasnya untuk mendorong transparan proses pengesahan kesepakatan ZEE antara kedua negara. (RO/OL-09)