PIKIRAN RAKYAT - Bupati Cianjur, Herman Suherman dilaporkan ke KPK atas dugaan penyelewengan bantuan yang dikirim pihak internasional untuk korban bencana gempa.

Pelapor yang digadang-gadang merupakan Acsena Humanis Respon Foundation melayangkan aduan ke KPK pada Jumat, 16 Desember 2022 lalu.

Dalam laporan tersebut, Herman Suherman dituding memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Cianjur untuk kepentingan pribadi, dan diduga tidak menyalurkan bantuan sebagaimana mestinya.

Orang nomor satu di Cianjur ini juga diduga mengganti kemasan bantuan yang diberi oleh Emirates Red Crescent untuk dijual kembali ke pasar.

“Bupati memotong SOP (prosedur operasi standar) yang sudah dibuat BNPB serta me-repacking bantuan menjadi berbeda,” katanya.

“Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar. Artinya Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar,” tutur Ascena Humanis Respon Foundation menambahkan.

Bantuan yang dikirim oleh Emirates Res Crescent terdiri atas 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersiha, 500 lampu bertenaga solar, dan battery charger untuk tenda.

Atas beredarnya kabar tersebut, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri angkat bicara.

Pihaknya membenarkan ada laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan bantuan penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

“Setelah kami cek, benar ada pengaduan dimaksud. Pelapor maupun materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik,” tutur Ali Fikri.

KPK mengaku masih harus memastikan dengan menelaah dan memverifikasi kasus tersebut lebih dalam.

“Segera kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan. Kami lakukan pengayaan informasi terkait hal tersebut,” ujarnya.

Baca Juga: Menilik soal Resolusi Tahun Baru dan Alasan Orang-orang Ingin Melakukannya

Respons Bupati Cianjur

Bupati Cianjur membantah tegas tudingan pencurian uang rakyat dana bantuan korban gempa di Cianjur, Jawa Barat, seperti laporan terbaru yang sudah diproses oleh KPK.

Kepada media, dia menekankan tugasnya sebagai Bupati sangat banyak sehingga tidak mungkin bisa meluangkan waktu untuk main-main dengan dana bantuan warganya.

“Yang namanya bantuan itu mohon maaf, mohon maaf ya gak sampai dijual Bupati ke pasar. Masa bupati jual ke pasar, aduh keterlaluan. Bupati banyak kerjaan yang lain,” kata Herman Suherman, sambil terkekeh kecil.

“Tinggal itumah silahkan saja (terkait laporan KPK). Saya terlalu naif kalau menjual barang bantuan, warga Cianjur kasihan, masih banyak yang butuh bantuan," ujarnya menambahkan, dikutip dari akun Instagramnya @h.hermansuherman, pada Selasa, 27 Desember 2022.

Herman Suherman melanjutkan, semua proses distribusi bantuan ke Cianjur selalu dicatat secara rinci oleh penjaga Gudang, sehingga tak ada yang bisa macam-macam dengan dana tersebut.

Dia menjelaskan, bantuan yang melalui pemerintah daerah konstan di data, dimasukkan dalam pembukuan, dilengkapi tanda terima untuk setiap barang dan uang.

“Setelah itu, kan ada permintaan, dari warga melalui RT, RW, Kades, Camat, diberikanlah oleh penjaga Gudang. Ada buku catetannya ke siapa, jam berapa, fotonya juga ada itu, langsung di SPJ kan, sehingga tiap hari ada pemasukkan pengeluaran dan saldo di Gudang,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan dirinya bahkan rutin mewanti wanti para pihak pengelola dalam rantai bantuan Cianjur untuk tidak sekali-kali mengurangi sepeserpun uang yang menjadi hak korban.

“Kalau ada yang mengkorupsi uang ataupun barang itu hukumannya mati dan saya pernah bilang lewat media, untuk disampaikan hati-hati jangan sampai hal tersebut disalahgunakan!,” katanya lagi.

Terkait laporan yang kadung sampai ke tangan KPK, Herman Suherman mengaku tidak akan mengambil langkah apa pun saat ini.

Jika nantinya perlu dimintai keterangan, dia menyatakan siap dipanggil dan menjelaskan distribusi bantuan sebagaimana adanya.

“KPK juga nanti menilai benar atau tidaknya. Sekarang saya lebih fokus ke penanganan bencana saja, karena masih banyak warga yang tinggal di pengungsian dan butuh perhatian pemerintah," ucap Herman Suherman.

Baca Juga: Perjalanan Airlangga Hartarto Bersama Yellow Clinic Tangani Gempa Cianjur

Dia juga menuturkan selalu mengingatkan semua pejabat dan pihak yang terlibat dalam penanganan situasi tanggap darurat untuk tidak bermain-main dalam pendistribusiannya.

"Saya sering menekankan kepada semua pejabat yang terlibat dalam tanggap darurat bencana tidak bermain-main dalam pendistribusian bantuan. Termasuk pemotongan uang bantuan karena hukumannya hukum mati," kata Herman Suherman dalam pernyataannya, Selasa, 27 Desember 2022.

Dalam kesempatan itu, dia menerangkan bahwa laporan yang masuk ke KPK terkait bantuan logistik bagi korban gempa.

Bantuan tersebut berupa beras, alat tidur, alat kebersihanm dan beberapa bantuan lainnya yang diganti bungkus menjadi bantuan partai politik.

Herman Suherman mengungkapkan hal ini tidak benar, karena pendistribusian dilakukan langsung dan ada di bawah pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini lantaran masuh dalam tanggap darurat bencana atau tanggal 16 Desember 2022.

"Kita akan rilis bukti penyaluran bantuan tersebut. Saya menilai ini resiko bekerja benar dan ikhlas sehingga banyak yang tidak suka. Tapi ini tidak menyurutkan niat saya untuk membantu warga Cianjur yang masik terdampak," ucapnya.

Sementara itu, meskipun ada laporan terhadapnya, tetapi hal tersebut tidak membuat  aktivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur yang saat ini masih berjalan menjadi terganggu.

"Tetap berjalan saja sebagai mana biasa, laporan itu kan bantuan dari Uni Emirat Arab hari ketiga masih ditangani BNPB, kewenangan kita setelah 10 hari data terimanya ada," ujar Herman Suherman.

Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan publikasi seperti bantuan-bantuan lainnya agar warga dapat mengetahui bantuan tersebut sudah disalurkan sebagaimana mestinya.

Baca Juga: Jalani Sidang Perdana, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Didakwa Terima Suap Rp7,57 Miliar

"Yang namanya bantuan kan ada yang melalui pemda ada yang langsung ke masyarakat, yang melalui pemerintah itu didata, setelah itu kan ada permintan dari warga melalui RT/RW, Kades dan camat lalu diberikan surat verifikasi dan itu ada catatanya siapa, jam berapa dan fotonya juga ada, itu langsung di-SPJ-kan sehingga setiap hari, setiap minggu ada pemasukan dan pengeluaran di saldo gudang," kata Herman Suherman.

Dia mengatakan, kepada para Kepala OPD agar tidak menyelewengkan bantuan, baik berupa uang ataupun berupa barang.

"Hati-hati kalau ada yang menyelewengkan bukan hanya uang tapi barang juga sama saja, jangan sampai terjadi ada yang menyelewengkan," ucapnya.

Herman Suherman mengaku tidak mengetahui pihak yang melaporkannya kepada KPK, dia juga tidak akan melaporkan kembali orang yang telah melaporkannya.

"Yang penting saya bekerja untuk rakyat, saya fokus bekerja yang menilai nanti ada, saya nggak apa-apa, kalau ucapan boleh saja, yang penting saya tidak seperti itu dan bekerja untuk rakyat, sebenarnya sudah jeles penerimanya siapa berapa keluarnya berapa?" katanya.

Herman Suherman mengatakan, meskioun ada laporan tersebut, tetapi bantuan terhadap Kabupaten Cianjur tetap berjalan.

"saya kira sampai saat ini tidak ada pengaruh, nggak usah lapor balik, biar saja yang menilai nanti," ujarnya.***